Thursday, 21 November 2019

Nelayan Muara Baru Terancam Bangkrut

Kamis, 4 Desember 2014 — 18:16 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Moratorium (penghentian sementara) perizinan usaha perikanan tangkap No. 57/2014 dan Permen KKP tentang larangan alih muatan (trans-shipment) dari kapal penangkap ke kapal pengangkut diprotes Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin). Pasalnya larangan alih muat bisa mematikan para nelayan di Kali Baru dan tempat lainnya.

“Kalau larangan alih muat ini terus diberlakukan lama-lama semua nelayan perikanan tangkap akan bangkrut,” kata Wakil Ketua Umum Astuin Eddy Yuwono, kemarin.

Menurut Edy, pemberlakuan kedua kebijakan tersebut secara pukul rata, tanpa memilah-milah perusahaan terlebih dahulu dinilai merugikan industri perikanan tangkap nasional. Pihaknya meminta meminta kedua regulasi tersebut ditinjau ulang, diberikan batasan yang jelas misalnya, eks-kapal asing maksudnya apa? Sebab dampak yang ditimbulkan merata.

Terkait larangan trans-shipment, Eddy menilai pengusaha melakukan trans-shipment dalam rangka efisiensi biaya operasional. Dia menggambarkan, untuk satu kali trip kapal pengangkut yang mengkonsumsi 25 kiloliter solar, lebih efisien mengumpulkan ikan dari kapal penangkap dari pada kapal penangkapnya yang pulang pergi ke pangkalan. Apalagi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menambah biaya operasional pengusaha.

Jadi menurut Edy, lebih efisien mengumpulkan ikan dari kapal penangkap oleh kapal pengumpul dibanding kjapal penangkap yang pulang pergi ke pangkalan. Jika pemerintah takut nelayan langsung menjual ikan hasil tangkapannya ke luar negeri buat apa ada vms (vessel monitoring system).

Bisnis perikanan tangkap diakui sangat penuh tantangan, sehingga dibutuhkan strategi kreatif untuk bisa tetap survive. Makanya tidak ada perusahaan BUMN perikanan yang mampu hidup karena harus selalu mengikuti standar peraturan ketat.

Seandainya regulasi moratorium tersebut tidak segera dikaji ulang, Edy meyakini semua perusahaan perikanan tangkap nasional bisa gulung tikar. “Lihat saja saja BUMN Perikanan seperti Perindo, PSP, Usaha Mina, semuanya bangkrut kan,” katanya. (faisal/d)