Friday, 15 November 2019

Kampanye Negatif Turunkan Produksi Pulp/Kertas Merosot

Jumat, 12 Desember 2014 — 16:46 WIB
Workshop yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri. (tri)

Workshop yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri. (tri)

JAKARTA (Pos Kota) – Industri Pulp dan Kertas Indonesia sulit berkembang, akibat kebijakan pemerintah yang kurang kondusif, tuduhan dumping dan kampanye negatif dari LSM (lembaga swadaya masyaraka) asing.

Direktur eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratisda sangat menyesalkan hal tersebut, karena mengakibatkan produksi industri pulp dan kertas semakin turun. “Saat ini hasil produk industri pulp dan kertas di Indonesia semakin turun, dan hampir dikejar oleh Vietnam dan Thailand,” kata Liana dalam Workshop dan Family Gathering yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Ciawi, Bogor, Jumat (12/12).

Produksi kertas Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama di Asean dan ketiga di Asia, karena ditunjang wilayah yang dekat dengan, Tiongkok, Asean dan Australia. Juga ditunjang banyaknya pohon Akasia sebagai bahan baku yang bisa dipanen 5alam waktu 5-6 tahun, sementara di luar negeri baru bisa panen jika sudah berusia 30 tahun.

“Kebijakan pemerintah yang kurang kondusif diantaranya rencana ekspor log (kayu besar) yang tidak sejalan hirilisasi, Permendag 44/2011 tentang larangan ekspor produk dan pembatasan luasan izin baru,” jelas Liana.

Kendala lainnya adalah kurangnya bahan baku akibat keluarnya Permenhut 8/2014 yang menghambat pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Tudingan dumping dan pelanggaran safeguard dari negara Korsel, Jepang, Malaysia, Pakistan dan Amerika, juga semakin menyusahkan pelaku industri kertas dan pulp.

“Tuduhan dumping semakin banyak, dari 308 kasus pada tahun 2012 menjadi 407 kasus pada 2013,” tutur Liana.

Kondisi ini, lanjutnya, juga diperparah dengan adanya kampanye negatif dari sejumlah NGO seperti Greenpeace , WWF dan lainnya yang mengatakan produk industri kertas Indonesia tidak ramah lingkungan. Para NGO juga melarang pengusaha hotel di Indonesia membeli produk kertas seperti tisue dan lainnya.

“Ini jelas merugikan kalangan industri kertas di tanah air. Karena itu, kami berharap pemerintah selain merevisi kebijakan yang kurang kondusif juga menyurati pengusaha perhotelan dalam negeri untuk memberitahukan bahwa tuduhan NGO tersebut tidak benar,” tegas Liana. (tri)

  • untung

    stop thn ajaran baru hrs ganti buku pellajaran baru kedua irit dlm pemakaian buku 2 /halaman buku ;ketiga utk bukutulis tambah bbrp garis spy lbh banyak yg bisa dipakai menulis ,jika sekarang cuma 25 garis tambahkan 3garis nah 12 % lbh hemat ,hutan 2 kita lbh terselamatkan juga kantung ortu murid dll