Friday, 15 November 2019

Intelejen dan Pers

Senin, 12 Januari 2015 — 6:09 WIB

Oleh Harmoko

 
PRESIDEN Jokowi menugasi intelijen untuk memperhatikan dan memantau media massa? Iya, itulah yang dikemukakan pada sidang kabinet beberapa hari lalu.

Ada yang aneh? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena, hal itu dikemukakan oleh Presiden Jokowi pada sidang kabinet yang seharusnya tidak semuanya untuk konsumsi publik. Apalagi, BIN sebagai institusi intelijen negara memiliki unit kerja yang membidangi persoalan media massa.

Unit itu melakukan pengamatan dan menganalisis semua pemberitaan di media massa untuk dijadikan rekomendasi kepada presiden. Jadi, ini sebenarnya biasa-biasa saja.

Peran intelijen itu diperlukan oleh seorang presiden terkait dengan empat fungsi utama intelijen yakni mengantisipasi, mendeteksi, mengidentifikasi, dan memperingatkan hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas nasional.

Untuk menjalankan fungsi itu, intelijen memiliki watak sebagai a professional with one client (profesi yang mengabdi hanya kepada seorang klien). Dalam konteks Badan Intelijen Negara maka presidenlah sebagai kliennya, berkaitan dengan tugas presiden untuk menjaga stabilitas nasional.

Dalam menjalankan tugas kenegaraannya, setidaknya ada enam hal yang menjadi perhatian presiden: (1) membina kepastian hukum, (2) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, (3) menegakkan hukum, (4) membangun kemampuan pertahanan negara, (5) melindungi masyarakat dari berbagai bencana—baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan, dan (6) memelihara keamanan negara.

Sebagai aparat yang harus memberi masukan kepada presiden, aparat intelijen dituntut memiliki kemampuan weruh sadurunge winarah atau mengetahui sebelum kejadian. Pada posisi inilah kita memahami kenapa Presiden Jokowi merasa perlu menggunakan aparat intelijen untuk memperhatikan dan memantau media massa.

Menjadi tidak biasa, ketika pernyataan presiden itu kemudian menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan polemik. Ada  yang berpendapat bahwa tidak sepatutnya seorang presiden membocorkan aktivitas intelijen. Tetapi, di sisi lain kita juga menangkap pesan bahwa Presiden Jokowi memberi peringatan kepada para awak media agar menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ada lima fungsi pers yakni pers sebagai media informasi, pers sebagai media pendidikan, pers sebagai media hiburan, pers sebagai media kontrol sosial, pers sebagai lembaga ekonomi.
Sebagai media informasi dan media pendidikan, dimensi idealisme melekat erat pada pers dengan sajian informasi yang akurat, tidak sebagai media penebar gosip, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif mana yang layak diinformasikan dan mana yang tidak.

Dalam hal pers sebagai media hiburan, pers terikat pula kode etik agar tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan harus bersifat mendidik, tidak melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, dan tidak melanggar peraturan.

Bagaimana tentang pers sebagai media kontrol sosial? Sebagai alat kontrol sosial, sah-sah saja pers memaparkan peristiwa buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi.

Yang terakhir, pers sebagai lembaga ekonomi harus bisa menghidupi keberlangsungan terbitnya bagi media cetak dan keberlangsungan tayang bagi media elektronik.

Atas pertimbangan itulah kita bisa memahami pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah melalui intelijen telah memperhatikan dan memantau media massa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui denyut nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tengah masyarakat, dalam rangka membangun pertahanan dan keamanan negara. Biasa-biasa saja! (*)