Wednesday, 13 November 2019

Mendagri: DPR dan Pemerintah Tunda 87 Daerah Otonomi Baru

Senin, 12 Januari 2015 — 14:55 WIB
Foto- Taruna Praja IPDN. (johara)

Foto- Taruna Praja IPDN. (johara)

JATINANGOR (Pos Kota) – Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda keputusan sebanyak 87 daerah otonomi baru (DOB). Sebab akan dievaluasi lagi karena 60 persen DOB yang sudah ada tidak berkembang, dan tidak mampu mensejahterakan rakyat.

Demikian isi ceramah umum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).  Acara itu, Rektor IPDN Suharjo Diantoro, dan juga Nindya Praja 741 orang, madya praja 789 orang dan muda praja 1.472.

“Hasil evaluasi Kemendagri pemekaran DOB ternyata 60 persen tidak mampu meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut,” tutur Tjahjo.

Padahal syarat DOB itu, lanjut Tjahjo, adanya potensi alam untuk meningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi itu tidak terwujud, sehingga justru membebani anggaran pusat (APBN).

“Pembangunan pemerataan kabupaten/kota hasil pemekaran itu tidak terwujud. Ini kalau dievaluasi tidak mungkin untuk dikembalikan ke kabupaten induknya lagi
karena struktur pemerintahnya sudah ada,” papar mantan Sekjen PDIP.

Tjahjo menegaskan umumnya terjadinya DOB karena digalang oleh mereka yang kalah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk membangun daerah tingkat II. “Mereka berharap dengan adanya daerah pemekaran maka akan menjadi bupati,” terang Tjahjo.

Masih bicara soal permasalahan daerah, Tjahjo mengatakan pemerintah pusat sekarang ini harus menanggung utang daerah. Salah satunya, utang PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebesar Rp4,7 triliun.

Tjahjo mengatakan utang ini kalau dibiarkan maka akan menghambat dalam memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan kurang sehat untuk masyarakat.

“Ini perlu waktu untuk menyelesaikannya utang PDAM yang berlipat-lipat ini. Saya sudah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan dan juga presiden,” tandas Tjahjo.

Mendagri juga menjelaskan nanti diteliti penyebab tingginya utang PDAM ini,. “Kalau memang utang itu disebabkan karena ada penyimpangan, maka itu nantinya akan diselidiki aparat penegak,” Tjahjo menambahkan.

(johara/sir)

Terbaru

Suasana sidang di PN Jakarta Pusat.(ist)
Rabu, 13/11/2019 — 10:13 WIB
Terungkap Alasan Pengacara Pukul Hakim
IMG_20191113_095901
Rabu, 13/11/2019 — 9:50 WIB
Bom Meledak di Polrestabes Medan