Saturday, 14 December 2019

Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 2,2 Triliun Untuk KJP

Selasa, 13 Januari 2015 — 7:57 WIB
Foto dokumentasi

Foto dokumentasi

JAKARTA (Pos Kota) – Sektor pendidikan masih menjadi prioritas Pemprov DKI . Ini terbukti dari alokasi anggaran. Tahun ini, anggaran sebesar Rp2,2 triliun diusulkan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp700 miliar. Anggaran triliunan ini rencananya ditebar kepada 39.850 siswa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan KJP tahun lalu. Utamanya menyangkut siswa yang memang berhak mengantongi kartu tersebut.

“Masih berproses kemudian nantikan akan ada verifikasi data. Agar yang diberikan supaya tidak terjadi duplikasi dan data yang tidak valid. Anggaran yang kita ajukan sebesar Rp2,2 triliun,” kata Arie, usai rapat paripurna pembahasan anggaran di DPRD DKI, Senin (12/1).

Tidak hanya itu saja, Arie mengaku akan memverifikasi ualng data siswa yang memperoleh KJP. “Ya prinsipnya kayak gitu. Kalau ternyata anak itu tidak memenuhi syarat, seperti nakal, berantem dan segala macem. Harus ada punishment untuk dia,” katanya.

Dia mengakui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya terjadi banyak duplikasi penerima KJP. Dengan demikian dirinya tidak mau lagi hal itu terjadi. “Tahun lalu relatif cukup baik. Walaupun banyak duplikais salah sasaran. Memang terkait dengan hal-hal ketidaktelitian dalam menyalurkan,” ujarnya.

Menurutnya mekanisme penyaluran KJP tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Siswa akan menerima KJP setiap tiga bulan sekali melalui rekening pribadi. Dengan molornya penetapan APBD dia berharap tidak akan berpengaruh dengan penyaluran KJS tahun ini.

Pada Rancangan APBD 2015 dialokasikan juga anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp2,51 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk operasional sekolah.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menargetkan APBD DKI 2015 dapat disahkan pada 16 Februari 2015. “Pokoknya Februari sudah tuntas semuanya,” kata Prasetio.

Dalam prosesnya, pembahasan anggaran akan melalui empat tahap rapat paripurna. Yakni, rapat paripurna perdana digelar hari ini dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI mengenai Raperda APBD DKI 2015.

Kedua, rapat paripurna akan digelar pada Rabu (14/1) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI. Ketiga, rapat paripurna digelar pada Jumat (16/1) dengan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Lalu rapat paripurna keempat akan dilakukan pada Senin (16/2). Dengan agenda pengesahan Raperda APBD DKI 2015 menjadi Perda DKI 2015.

“Antara rapat paripurna ketiga ke rapat paripurna keempat memang rentang waktunya agak panjang. Karena setelah rapat paripurna ketiga, kami akan secara berkelanjutan membahas APBD di komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi,” ujarnya.

Diungkapkannya, Pemprov dan DPRD DKI telah sepakat besaran anggaran 2015 adalah Rp73 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan yang diajukan sebelumnya oleh eksekutif sebesar Rp77 triliun.(guruh/john)