Sunday, 15 December 2019

Fantastis! Gaji Lurah di Jakarta Rp 33 Juta Lebih Sebulan

Sabtu, 24 Januari 2015 — 7:12 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Tahun ini, gaji selangit bakal diterima pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pemberian hak ini seyogyanya harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal untuk melayani warga.

Misalnya untuk lurah. Jabatan pamong tersebut diprediksi bisa mengantongi pendapatan setiap bulannya Rp33.730.000. Sedangkan untuk camat lebih fantastis lagi yakni sebesar Rp44.284.000. Jumlah yang lebih besar lagi diterima pejabat untuk setingkat Kepala Biro yang sebesar Rp70.367.000,  Kepala Dinas Rp75.642.000, Kepala Badan Rp78.702.000.

Meroketnya pendapatan ini tidak lepas dari diberlakukannya Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2015 lalu. TKD untuk pejabat seperti lurah naik dari Rp 6,5 juta menjadi Rp 13,1 juta.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta, Saefullah mengungkapkan bahwa peningkatan gaji ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Pasalnya, dana honorarium sudah dihapus oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau dihitung-hitung itu lebih efisien. Karena sudah ngga ada anggaran yang melekat dan jumlahnya hampir Rp 3 triliun. Setelah itu, pengendalian teknis barang dan jasa dalam kegiatan yang biasanya satu persen untuk pegawai sudah dihapuskan,” kata Saefullah di Balaikota, Jumat (23/1).

Ia mencontohkan anggaran pengendalian teknis barang dan jasa kegiatan untuk pembangunan puskesmas yang menghabiskan anggaran sampai beberapa miliar. Dari anggaran itu, biasanya pegawai mendapatkan satu persen dari pembangunan infrastruktur.

Secara terpisah, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustiani mengatakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014, dana honorarium menghabiskan anggaran sekitar 40 persen atau sekitar Rp38 triliun dari total anggaran pada tahun itu sebesar Rp72,9 triliun.

Ia menyebutkan ada beberapa kegiatan yang mendapat honor. Misalnya, kegiatan pembebasan tanah, pengukuran tanah, dan lainnya. Hampir setiap satuan kerja perangkat daerah menganggarkan honorarium untuk berbagai kegiatan.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan pemberian hak ini seyogyanya harus dibarengi dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga. “Ingat, gaji yang mereka nikmati itu uang rakyat. Rakyat yang menggaji mereka jadi tidak ada alasan lagi mereka tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Utamanya menyangkut pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Jangan lagi kami dengar masih ada praktik pungli atau keluhan warga lainnya terkait pelayanan. Pemberian hak yang besar ini harus dibarengi dengan konsekuensi sanksi tegas bagi mereka yang bekerja tidak maksimal dan menyalahi aturan,” pungkas Prasetyo.(guruh)

  • joko dolog

    rakyat pajak pbb dinaikkan, dicekek, sementara aparat pesta gaji gede, kaya penjajah belanda saja

  • boy

    VOC

  • jiung

    alhamdulillah,,gaji camat,lurah pada gede,pasti kenrjay tambah bagus,dan kerja keras,untuk rakyat,,,
    SOLUSI ;camat dan lurah gaji pada bgede,klau bisa pengurus wilyah RW-RT dan asip gajiy di gede in juga dong,misal nya ; GAJI. RW =4 jt
    GAJI. RT =3,5 jt
    GAJI. ASIP =2,5 jt terima kasi.

  • Jui

    Kesenjangan antara PNS DKI dengan PNS Pusat makin menganga lebar. Prihatin