Thursday, 21 November 2019

Kuasa Hukum Bambang Widjajanto Laporkan Bareskrim ke Ombudsman

Rabu, 28 Januari 2015 — 19:22 WIB
Bambang Widjajanto

Bambang Widjajanto

JAKARTA (Pos Kota) – Tim kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengadukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Ombudsman dengan tuduhan tidak memberikan keterangan yang jelas terkait penangkapan dan penahanan BW.

“Masalah penangkapan juga proses administrasi surat penahanannya tidak dijelaskan pasal mana bagian mana yang dikenakan,” kata kuasa hukum BW, Uli Parulian Sihombing, di gedung Ombudsman, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Uli mengakui, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) BW disangkakan pasal 242 junto pasal 55 tentang mempengaruhi saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. “Tapi tidak dijelaskan peran Mas BW seperti apa. Yang melakukan turut serta,” ucapnya.

Selain itu, kata Uli, semestinya proses penangkapan dan penahanan BW tidak dilakukan selayaknya teroris. Seperti diberitakan, BW ditangkap dengan tangan diborgol seusai mengantarkan dua anaknya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat. Saat penangkapan juga masih ada anak BW lainnya. “Sejak awal proses penangkapan ada kekerasan, imtimidasi dan teror,” ungkapnya.

Adapun dasar alasan pelaporan ke Ombudsman, menurutnya, karena lembaga tersebut punya kewenangan untuk memonitor institusi pelayanan publik. “Kepolisian juga sebagi pelayanan publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai, kasus BW ini sengaja dipaksakan. Sebab, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melaporkan hal sama terkait Pasal 242, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bareskrim.

“Tapi untuk kasus BW begitu cepat. Tanggal 19 Januari laporan, beberapa hari kemudian ditindaklanjuti. Yang lama tidak ditindak lanjuti yang ini begitu cepat,” terangnya.

Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (23/1), oleh penyidik Mabes Polri setelah menerima laporan Sugianto Sabran, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang kalah dalam pilkada di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah pada 2010 lalu.

Sabran mengaku sudah pernah membuat laporan polisi (LP) pada 5 Juni 2010 yang dia perbarui pada 15 Januari 2015. Namun, dari salinan LP yang diterima wartawan, laporan itu baru dibuat pada 19 Januari lalu yang artinya baru empat hari lalu sebelum hari ini BW ditangkap. Tindak pidana yang dikenakan pada BW, yaitu Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. (yulian)