Wednesday, 23 October 2019

Tunjangan Kinerja Dinamis Rawan Manipulasi

Kamis, 5 Februari 2015 — 9:32 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Pemberian Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI rentan dengan manipulasi dan kolusi. Pasalnya pemberkuan kebijakan tersebut belum diikuti dengan tolak ukur dan barometer kinerja yang jelas.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, menilai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama sangat tergesa-gesa. Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemberian kesejahteraan yang cukup fantastis ini dilakukan bertahap. Sampai sistem penilaian kinerja melalui on line yang tengah disiapkan rampung.

“Bisa saja ini bertahap dilakukan untuk tingkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun lurah dan camat. Dengan ketentuan tolak ukur kinerja yang jelas. Seperti misalnya untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum ditargetkan bisa meminimalisir banjir. Baru bisa dinilai. Ya layaknya tunjangan prestasi jika di perusahaan swasta,” ujar Syarif, Rabu (4/2)

Dengan tidak adanya tolak ukur, Syarif mengkhawatirkan adanya oknum penilai yang meraup keuntungan. “Ini kan bicara yang memberi nilai dan yang dinilai. Bukan tidak mungkin ada kongkalikong antara kedua pihak. Karena tidak ada tolak ukur kinerja yang jelas,” tandasnya.

Ini bisa, dikatakan Syarif bukan tidak mungkin terjadi. Karena disisi lain, PNS butuh penilaian yang baik dalam kinerja. Sedangkan barometernya belum jelas. Sehingga indikasi kong kalikong bisa saja terjadi.

“Seharusnya sistemnya dulu yang disiapkan. Baru kebijakannya dijalankan. Sehingga maksimal dan tidak ada kecemburuan antar pegawai. Jangan sampai satu pegawai sudah merasa bekerja maksimal malah mendapat nilai kurang baik. Sedangkan yang bekerja biasa saja malah mendapat nilai bagus,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, meyakini masing-masing pejabat tidak mungkin bisa mendapatkan 100 persen TKD dinamis. Maksimal TKD dinamis yang akan diperoleh hanya mencapai 76 persen saja. “Semuanya pasti tidak bisa 100 persen, maksimal hanya 76 persen. Itu juga sudah susah payah mencapainya,” ujarnya.

Dikatakan Agus, TKD dinamis akan diperoleh dengan sistem poin. PNS diminta untuk melaporkan hasil kerjanya setiap hari yang masing-masing akan mendapatkan poin. Setiap satu poin dihargai sebesar Rp9 ribu. Untuk sementara laporan pekerjaan sehari-hari dicatat manual. Namun ke depan akan diinput melalui online.

“Sekarang masih manual, tapi nanti online. Jika sudah online pegawai hanya bisa input kegiatan dari pukul 15.00 sampai 08.00 pagi. Jadi kalau siang hari mereka tidak bisa melakukan input, karena harus bekerja. Paling lama kegiatan bisa dinput maksimal dua hari kerja,” ucapnya.

Seperti diketahui tahun ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan TKD dinamis kepada pegawainya. Pemberian hak yang cukup fantastis ini akan dibayarkan dalam tiga bulan sekali.

Untuk pejabat eselon IV setingkat lurah TKD dinamis yang akan mendapatkan hingga Rp13 juta. Sehingga jika ditotal TDK dinamis yang akan diterima per triwulan bisa mencapai Rp 39 juta. “Kalau saya sebagai Kepala BKD, TKD dinamisnya bisa mencapai Rp30 juta, jadi total yang saya dapat tiap tiga bulan Rp 90 juta,” jelasnya.

Sedangkan besaran take home pay atau penghasilan, pejabat struktural tahun ini seperti lurah yakni Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Dengan rincian gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, TKD Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Kemudian, Camat Rp 44.284.000 juga naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014. Dengan rincian gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

Sementara walikota gaji pokok nya Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Sehingga total take home pay yang diterima Rp 75.642.000.

Sedangkan Kepala Biro Rp 70.367.000 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 2.025.000, TKD Statis Rp 27.900.000, TKD Dinamis Rp 27.900.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Untuk Kepala Dinas Rp 75.642.000 dengan rincian gaji pokok Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Sementara Kepala Badan mendapat Rp 78.702.000. Dengan rincian gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 31.455.000, TKD Dinamis Rp 31.455.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Besaran take home pay yang diterima oleh Kepala Biro, Kepala Dinas, dan Kepala Badan jumlahnya meningkat Rp 30-40 juta dari tahun lalu.

Untuk jabatan pelayanan, besaran take home pay maksimal Rp 9.592.000 atau meningkat Rp 5 juta dari tahun sebelumnya. Jabatan operasional Rp 13.606.000 meningkat sekitar Rp 8 juta. Jabatan administrasi Rp 17.797.000 meningkat Rp 10 juta, dan jabatan teknis Rp 22.625.000 atau meningkat Rp 15 juta dari take home pay yang diterima pada tahun 2014.(Guruh)

 

  • sudja’i sarmo

    Zaman aku sekolah dulu tidak ada kata “tolak ukur” yang ada “tolak bala”, kalau “tolok ukur” itu ada dan yang dimaksud dengan “tolok” adalah kayu atau potongan bambu untuk mengukur kedalaman anak sungai ataupun sisa minyak didalam drum. Manusia sekarang memang pintar mengubah kalimat yang dulu sudah baku, terutama wartawan yang kurang wawasan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

  • Balo Asri

    wih……