Friday, 22 November 2019

BPJS Ketenagakerjaan Belum Sentuh Pekerja Informal

Jumat, 13 Februari 2015 — 11:12 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai saat ini dinilai belum juga membuat program-program yang dapat menyentuh pekerja informal.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar bahkan mengatakan, manfaat program yang ada seperti pinjaman uang muka perumahan belum dapat dinikmati semua peserta.

Menurutnya, Direksi BPJS Ketenagakerjaan belum membuat terobosan baru berkait peningkatan pekerja informal karena hampir seluruh peserta adalah pekerja sektor formal.

Kalangan serikat pekerja sebenarnya sudah mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu pekerja/buruh anggotanya yang gaji/upahnya di bawah Rp 5 juta, termasuk dalam penyediaan transportasi dan perumahan bagi pekerja/buruh.

“Sebenarnya untuk sarana transportasi, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan Trans Jakarta, perusahaan bus, ataupun kereta api, tapi hal-hal seperti ini masih belum dilakukan,” kata Timboel, Jumat(13/02).

Padahal menurutnya, dengan adanya program-program tersebut maka dengan sendirinya pekerja informal akan tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, Timboel menambahkan target seluruh pekerja formal maupun informal menjadi peserta akan dengan mudah dicapai dalam waktu dekat.

Saat ini, jumlah peserta baru mencapai 16,9 juta pekerja, sedangkan target peningkatan jumlah peserta pada tahun 2015 adalah sekitar 20,2 juta orang pekerja. Pada tahun 2018, diperkirakan dari jumlah 112 juta orang pekerja di Indonesia, seluruhnya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Hasil pengembangan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan memang harus dikembalikan ke peserta, yaitu kepada para pekerja/buruh sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang ada di UU No. 40/2004. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan harus mendukung daya beli buruh, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh, seperti makan-minum, transportasi, kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Timboel menambahkan, untuk ketersediaan perumahan bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan harus ikut membantu uang muka perumahan bagi pekerja/buruh yang ingin melakukan kredit dan juga mensubsidi tingkat bunga untuk kredit kepemilikan rumah (KPR). Timboel menilai program pinjaman uang muka perumahan (PUMP) belum bisa dinikmati banyak peserta karena minimnya sosialisasi.

Hal itu patut menjadi prioritas, lanjutnya, karena perumahan pekerja merupakan hal penting yang dapat mendukung kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.Tempat tinggal merupakan masalah krusial bagi pekerja/buruh selama ini, karena untuk biaya sewa saja dapat mengambil 20%-25% dari gaji pekerja/buruh. Sementara untuk melakukan kredit rumah akan terbentur pada mahalnya harga rumah, mahalnya suku bunga (dapat mencapai 15%/tahun), dan mahalnya biaya administrasi bank lainnya.

“Masih banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun lebih masih belum memiliki rumah sendiri, dan hanya mampu menyewa rumah saja. Kehadiran perumahan pekerja/buruh, terutama di kawasan-kawasan industri akan mendukung produktivitas pekerja dan tentunya upah riil buruh akan semakin meningkat juga,” paparnya.

(tri/sir)