Thursday, 14 November 2019

Masuk Tahun ke-7, Sjamsul Nursalim Belum Lunasi Utang BLBI Rp4,758 Triliun

Jumat, 13 Februari 2015 — 18:40 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Memasuki tahun ketujuh, obligor BLBI Bank BDNI, Sjamsul Nursalin, belum melunasi kewajiban kurang bayar sebesar Rp4, 758 triliun atas utang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp27 triliun ke negara.

“Masih proses negosiasi,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sarjono Turin menjawab pertanyaan wartawan usai sholat Jumat, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/2).

Namun, dia lalu mengingatkan masalah (penagihan kurang bayar) kewenangan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). “Pidsus (Pidana Khusus) sudah menyerahkan ke Datun,” jelas Turin.

Jampidsus R Widyo Pramono mempertgas bahwa perkara Pidsus ada Datun-nya, maka diserahkan ke Datun. “Jaksa itu satu,” ujar Widyo.Sebelum ini, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun-saat itu) Edwin Pamimpin Situmorang menyatakan pihaknya sudah membicarakan dengan Kementerian Keuangan. Namun sampai kini, Kejagung belum menerima surat kuasa khusus (SKK) untuk melakukan gugatan perdata ke pengadilan.

URIP TRI GUNAWAN
Ukuran tujuh tahun dihitung dari rilis Jampidsus (saat itu) Kemas Yahya Rachman kepada wartawan di ruang Pressroom, Jumat (29/2/2008). Namun, pernyataan kurang bvauar tak sempat dibacakan.

Kemas hanya menyebutkan penyelidikan kasus BLBI Bank BDNI dan Bank BCA tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, dengan alasan tidak cukup bukti.

“Khusus untuk BDNI, Sjamsul Nursalim terkait dengan terjadinya penurunan nilai asetnya ketika dijual oleh Badan Penyehatan Peebankan Nasional (BPPN). Jadi lebih bersifat ekonomi. Soal itu sudah diserahkan ke Jamdatun,” tukas Kemas kepada Pos Kota, saat itu.

Tapi dua hari kemudian, Minggu (1/3), Ketua Tim Penyelidik BLBI BDNI Urip Tri Gunawan ditangkap oleh KPK, karena menerima suap dari kerabat Sjamsul Nursalim sebesar 660 ribu dolar AS setara Rp6,1 miliar. Dia lalu dipidana selama 20 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dari catatan Bank BDNI milik Sjamsul menerima bantuan BLBI dari BI sebesar Rp27 triliun. Utang itu lalu dibayar dengan penyerahan aset sesuai skema Master of Settlement Agreement Aqusition (MSAA). Sesuai audit Pricewater house-Coopers dan Lehman Brothers, aset yang diserahkan sudah sesuai dengan utang BLBI BDNI.
SKL

Atas rekomendasi BPPN, Sjamsul dibebaskan dari tuntutan hukum. Ini sesuai janji Presiden Megawati saat itu, yang menjanjikan obligor yang melunasi utang BLBI dibebaskan dari tuntutan hukum, sesuai Surat Keterangan Lunas (SKL) yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002.

Soal kebijakan SKL ini tengah diselidiki oleh KPK dan telah meminbta keterangan, mulai mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dan mantan Kepala BPPN Ary Suta.

Kebijakan ini tak urung diprotes banyak kalangan, karena diduga hanya untuk meloloskan Sjamsul dari jerat hukum.
Saat itu, Kejagung sudah menetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana BLBI dan bahkan telah diterbitkan surat penahanan, tapi rencana itu gagal.

Sebab, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengabulkan permohonan izin berobat Sjamsul ke Kokura Memorial Hospital, Osaka, Jepang selama tiga minggu. Namun usai berobat, dia malah bersembunyi di Singapura sampai diterbitkan SKL untuk Sjamsul. (ahi)

  • rades

    Jika ditambah bunga….sudah berapa jumlahnya….pada waktu itu kurs dollar masih rp.2,300…sekarang kurs dollar 5x….harusnya hutang menjadi 5x lipat ditambah bunga……