Wednesday, 20 November 2019

Ombudsman: Dua Polisi Bawa Senjara Laras Panjang Saat Tangkap BW

Selasa, 24 Februari 2015 — 15:07 WIB
Bambang Widjajanto di Mabes Polri

Bambang Widjajanto di Mabes Polri

JAKARTA (Pos Kota) – Penyidik Bareskrim Polri bukan hanya dianggap melanggar Pasal 36 Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana namun juga dinilai melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat menangkap Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto (BW).

Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian dan Pengaduan, Budi Santoso menerangkan, pelanggaran pasal dan ayat UU tersebut terdeteksi karena terjadi kesalahan penulisan identitas dari BW pada surat perintah penangkapan. “Selain itu, dalam surat penangkapan juga tidak diuraikan secara rinci tentang ayat yang menunjukkan peran dan kualifikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana,” katanya.

Dalam penyampaian rekomendasi tentang Maladministrasi Penangkapan dan Pemeriksaan BW oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri itu, Budi juga mengatakan, penyidik harusnya menunjukkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara, tempat tersangka diperiksa, dan penyidik yang menangkap mengacu pada surat perintah penyidikan.

Aroma adanya muatan tertentu dalam penangkapan tersebut, karena anak buah Komjen Pol Budi Gunawan di Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), yakni Kombes Pol Viktor E Simajuntak turut melakukan penangkapan terhadap BW. Padahal, namanya tidak masuk dalam surat perintah penangkapan BW.

“Kombes Pol Viktor E Simajuntak yang pada saat penangkapan (BW), statusnya sebagai Perwira Menengah Lemdikpol. Oleh karena itu, keberadaan Viktor tidak dapat dibenarkan,” ucapnya.

Bahkan, tambahnya, ada dua anggota Polri yang saat penangkapan BW berseragam lengkap dan membawa senjata laras panjang. Ini, menurutnya, tidak dapat dibenarkan, karena melanggar Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sebelumnya, Hakim Sarpin Rizaldi yang memutus perkara permohonan praperadilan, pun menyatakan, Komjen Pol Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kalemdikpol tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui, BW dijemput paksa anggota Bareskrim Mabes Polri saat menjemput anaknya sekolah pada Jumat (23/1) lalu. Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini langsung ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di MK pada 2010. Kala itu BW masih berprofesi sebagai pengacara.
(yulian/sir)