Saturday, 07 December 2019

Benahi Tata Niaga Beras

Kamis, 26 Februari 2015 — 7:14 WIB

HARGA beras meroket kian tak terkendali. Rakyat menjerit mengingat beras merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia. Kondisi ini sudah terjadi hampir satu bulan tidak hanya di Jakarta, melainkan merata di berbagai daerah. Harga beras yang biasanya Rp8.500/Kg kini tembus Rp11.000-Rp13.000/Kg.

Pangan adalah kebutuhan utama yang dijamin dalam UUD 1945. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan baik dari sisi kuantitas, mutu maupun harga secara nasional. Itu sebabnya kenaikan harga beras menimbulkan kepanikan mengingat hampir 95 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Yang patut kita kritisi, mengapa pemerintah terkesan lamban dan baru turun tangan setelah harga melonjak. Pemerintah dalam hal ini Bulog baru melakukan operasi pasar setelah kenaikan harga mencapai 30 persen. Semestinya di saat harga naik 10 persen pemerintah sudah harus cepat melakukan langkah antisipasi.

Beras merupakan komoditas strategis sehingga rantai kegiatan produksi mulai dari hulu hingga hilir, harus diawasi. Kita sebetulnya sudah memiliki regulasi tentang tata niaga beras. Dasar hukumnya adalah UU No.7/1994 serta Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 yang disempurnakan menjadi Kepmen No.406/MPP/6/2004.

Artinya, perangkat tentang tata niaga beras sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Pemerintah menuding ada mafia yang bermain di balik melonjaknya harga bahan pangan. Sebaliknya, kita justru curiga jangan-jangan ada pembiaran supaya kran impor beras dibuka lebar. Dan mafia pun kembali bermain.

Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan, stok beras di Bulog masih cukup aman, yakni 1,5 juta ton dan tidak perlu impor. Justru pernyataan JK ini yang menimbulkan pertanyaan, kenapa stok yang ada tidak segera dilempar ke pasar guna menstabilkan harga supaya beras tidak jadi bahan permainan spekulan.

Menyikapi terus meroketnya harga bahan pangan terutama beras, pemerintah harus cepat mengambil langkah strategis. Kebijakan jangka pendek, lakukan operasi pasar besar-besaran supaya harga cepat stabil. Kebijakan lain, benahi sistem tata niaga beras dari hulu hingga hilir, terutama di sektor distribusi. Harga di tingkat petani tetap terjaga, harga di tingkat konsumen pun terjangkau. Kalau memang betul ada mafia yang bermain, bongkar dan seret ke meja hijau.

Bila mengatasi kemelut harga beras saja lamban, bagaimana mungkin kita bisa mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan seperti yang digaungkan Jokowi-JK saat kampanye. Yang kita khawatirkan, justru laju inflasi terus naik, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan pun bertambah. Mau beli beras saja susah.**

  • Triyono

    Bisa juga ini politik praktis, untuk menghabiskan stok beras di gudang bulog biar gak kutuan/jamuran

Terbaru

Sabtu, 7/12/2019 — 8:11 WIB
IMB Akan Dihapus, Mengapa ?
jalan bareng
Sabtu, 7/12/2019 — 7:59 WIB
Jalan Jalan Bareng, Yuk!