Monday, 14 October 2019

KPK Tahan Mantan Gubernur Papua

Jumat, 27 Februari 2015 — 22:04 WIB
Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu

Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu (BS), Jumat (27/2) sore. Penahanan terkait  kasus dugaan korupsi pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo dan Urumuka tahun anggaran 2009-2010.

“BS ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (27/2) malam.

Selain Barnabas, KPK juga menahan dua tersangka lain dalam kasus itu, yakni Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), Lamusi Didi (LD) dan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jannes Johan Karubaba (JJK). “LD ditahan di Rutan Cipinang dan JJK ditahan di Rutan Guntur,” sambungnya.

Ketiga tersangka itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di gedung KPK. Mereka pun keluar secara bergiliran sekitar pukul 20:00 hingga pukul 20:15.

Lamusi keluar lebih dulu. Disusul oleh Jannes. Mengenakan rompi tahanan KPK keduanya enggan berkomentar kepada awak media massa. Keduanya pun langsung digiring ke tahanan masing-masing secara terpisah menggunakan dua mobil tahanan KPK.

Sekitar pukul 20:15, giliran Barnabas digiring ke tahanan. Sebelum masuk mobil tahanan, Barnabas sempat berkomentar bahwa dirinya akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Barnabas, Lamusi dan Jannes, ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, 5 Agustus 2014. KPK menduga ada penyalahgunaan kewenangan hingga mark up dari proyek tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian negara.

Atas itu, disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. Mereka pun terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Adapun, nilai proyek 2009 dan 2010 DED itu, menurut Johan, sekitar Rp56 miliar. Sementara kerugian negara yang bisa disimpulkan saat ini sekitar Rp36 miliar. (yulian)

  • untung

    cuma ttk dr puncak gunung es para koruptor ,jangan cepat puas nih