Friday, 18 October 2019

Kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Bisa Picu Konflik di Istana

Jumat, 6 Maret 2015 — 18:53 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kebijakan Presiden Jokowi  memberikan kewenangan begitu besar Kepada Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Panjaitan melebihi kewenangan Wapres Jusuf Kalla. Sebab itu, Jokowi harus menata kembali lembaga ini karena bisa memicu  konflik di pemerintahan.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang dihubungi di Jakarta, Jumat (6/3) mengatakan selain itu, keberadaan kepala staf kepresidenan juga bisa menimbulkan benturan dengan  menteri.

Ia menegaskan sulit untuk diterima akal Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk melalui peraturan presiden (Perpres) tapi memiliki kewenangan yang begitu besar melampui kewenangan wapres, dan juga bisa memerintahkan menteri.

Margarito mengutarakan  wapres dan menteri dibentuk berdasarkan undang-undang. “Jadi bagaimana mungkin lembaga yang dibentuk peraturan di bawahnya tapi memiliki kewenangan begitu besar, dibandingkan dengan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Di sinilah akan menimbulkan benturan,” papar Margarito.

Menurut dia, Jokowi harus menata kembali kewenangan dari Kepala Staf Kepresidenan untuk mencegah terjadinya konflik dengan Jusuf Kalla, dan juga konflik dengan anggota kabianet.

“Penataan kembali itu dengan menempatkan kepala staf kepresidenan di bawah Jusuf Kalla. Kalau day by day (hari per hari) silakan saja kepala staf kepresidenan dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Jokowi,” papar Margarito.

Dikatakan Margarito, bukan tidak mungkin ada menteri yang membangkang nanti terhadap perintah Kepalar Staf Kepresidenan. Karena memang potensi berbenturan dengan kementerian teknis terkait cukup tinggi. “Apalagi dasar pembentukkan dari Kepala Staf Kepresidenan hanya Perpres,” papar Margarito.  (Johara)