Saturday, 19 October 2019

Dalam Kasus Payment Gateway

Denny Indrayana Bantah Disebut Rugikan Negara

Kamis, 12 Maret 2015 — 16:36 WIB
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM,  Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM,  Denny Indrayana membantah terjadi korupsi dalam proyek sistem pembayaran online (payment gateway) pembuatan passport. Denny juga membantah terjadi kerugian negara hingga miliaran rupiah pada proyek tersebut.

Pernyataan itu disampaikan n Denny saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (12/3). “Sebeneranya laporannya hasil BPK pada 30 desember lalu adalah  menyatakan uang yang disetor ke negara Rp32,4 miliar. Negara menerima Rp32,4 miliar, bukan kerugian negara (sejumlah itu),” kata Denny Indrayana.

Denny berharap proses hukum kasus yang menjeratnya bisa dilaksanakan dengan baik. “Sesuai dengan konsep negara hukum yang kita sama-sama hormati,” kata Denny.

Menurutnya banyak pihak justru merasa terbantu dengan sistem pembayaran online yang ia ciptakan semasa menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Denny mengaku menolak diperiksa jika tidak didampingi kuasa hukumnya.

BAKAL JADI TERSANGKA

Pihak Bareskrim Polri akan  memeriksa Denny Indrayana terkait dugaan kasus korupsi ‘Payment Gateway’ atau pembayaran paspor elektronik.Polri belum bisa memastikan Denny Indrayana akan jadi tersangka dalam perkara tersebut, hanya saja kemungkinan akan ada tersangka lebih dari satu orang di kasus itu.

“Bisa saja lebih dari satu. Kita belum bisa pastikan (Denny tersangka) tapi yang sekarang dilaporkan kan beliau. Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kabareskrim, Komjen Pol Budi Waseso kepada wartawan, Kamis(12/3) di Mabes Polri, Jakarta.

“Nanti untuk tersangkanya pasti diketahui, pokonya sudah pasti ada korupsi ada kerugian negara. Soal keterlibatan Denny diketahui usai pemeriksan, pastinya akan kita buktikan nanti,” tutur Kabareskrim.

Denny dilaporkan oleh Andi Syamsul pada (10/2) lalu karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham saat masih menjabat sebagai Wamenkumham. Dalam laporan LP/166/2015/Bareskrim,

Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wamenkum. Dia dilaporkan dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Hingga Rabu kemarin, polisi telah memeriksa 20 orang saksi terkait kasus ini. (adji)