Wednesday, 13 November 2019

Hindari Praktek Suap

MK Siapkan Sidang Sengketa Pilkada

Selasa, 17 Maret 2015 — 9:17 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstotusi (MK) berjanji akan meningkatkan kualitas putusan sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), agar berbagai praktik suap pada era lalu (Akil Mochtar) tidak terulang lagi.

“Oleh, karena itu, kita akan siapkan segala sesuatunya secara baik, dalam pelaksaaan sidang sengketa Pilkada),” kata Ketua MK Arief Hidayat, di MK.

Sebelum ini, MK sempat dilanda prahara menyusul terungkapnya skandal suap, yang langsunfg menyeret Ketua MK Akil Mochtar ke kursi pesakatin dan membawa sejumlah kepala daerah ke dalam masalah pidana. Terakhir, Walikota Palembang Romi Herton dan istri, Masyitoh.

Menurut Arief, pihaknya segera menindaklanjuti komitmen MK tersebut, dengan penyusunan peraturan-peraturan, yang mengatur tentang persidangan sengketa PK, agar terhindar dari cah-celah yang akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“MK sudah menugaskan Pak Suhartoyo untuk membuat draft peraturannya dan Pak Dewa Palguna, sebagai ketua tim perumus dan pemutus draft peraturan tersebut.”

KOORDINASI

Sebagai upaya menciptakan sidang sengketa Pilkada yang baik, maka MK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dengan langkah ini, maka terbangun komunikasi dan pemahaman di antara para pihak terkait dengan sengketa Pilkada,” jelas Arief.

Persoalan sengketa Pilkada paska peristiwa Akil Mochtar sempat diwacabakan, untuk dikembalikan ke MA, namun MA menolak. Pemetintah dan DPRD lalu bersepakat mengembalikan sengketa Pilkada ke MK.

Semula, sengketa Pilkada ditangani oleh Pengadilan Tinggoi (PT), namun diduga banyak menimbulkan masalah dan gugatan-gugatan. Akhirnya, disepakati diserahkan ke MK.
(ahi/sir)