Wednesday, 13 November 2019

Johan Budi: Pansel Calon Pemimpin KPK Jangan Terkait Politik

Minggu, 5 April 2015 — 19:47 WIB
Plt KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Plt KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

KARTA (Pos Kota) – Rencana pembentukan panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlalu dini oleh pemerintah ditanggapi positif oleh Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo. Namun, ia meminta Pansel tersebut tidak diisi orang sembarangan.

“Saya mendukung sepenuhnya, lebih cepat lebih baik,” katanya, melalui pesan singkat, Minggu (5/4).

Johan menyadari pihak KPK tidak akan dilibatkan dalam pembentukan Pansel tersebut. Karenanya, ia hanya bisa mewanti-wanti agar Pansel tidak diisi orang yang berasal dari partai politik (parpol).

“Sebaiknya Pansel diisi oleh tokoh tokoh yg sudah dikenal integritas, independensi dan tidak terkait dengan partai politik tertentu,” imbuhnya.

Saat disinggung kesiapannya menjadi pimpinan definitif, mantan Juru Bicara KPK ini enggan menjawab. Seperti diketahui, dia sempat mendaftar ke pansel KPK untuk menjadi pimpinan KPK jilid III. Namun, usahanya kandas. Saat ini ia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Plt Pimpinan menggantikan posisi Busyro Muqoddas.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji pun menyerahkan sepenuhnya pembentukan Pansel kepada pemerintah. Ia tidak mempermasalahkan begitu cepatnya rencana pembentukan Pansel tersebut.

“Kami serahkan semua ini kepada pemerintah, karena memang Plt akan bersifat temporer, jadi wajar saja pemerintah mempersiapkan hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah KPK tetap harus membangun kembali komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. “Kemudian melangkah kedepan dan terdepan dalam komitmen pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia, terhadap siapapun yang memegang stigma korupsi,” tuntasnya.

Sementara itu, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menegaskan, anggota Pansel calon pimpinan KPK haruslah berintegritas, dan memiliki kepribadian yang berkualitas. “Track record mereka (harus) beda-beda tipis dengan Malaikat. Sebab, pimpinan KPK jilid 2 dan jilid 3 bermasalah menunjukkan ada masalah dalam proses seleksi, baik di Pansel maupun DPR,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, proses seleksi di Pansel pun harus lebih diperketat. “Misalnya track record calon Pimpinan KPK dimulai dari SMP sampai dengan universitas dan seluruh jenis pekerjaannya. Termasuk di sini, latar belakang pekerjaan orang tua calon pimpinan,” paparnya.

Masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir Desember 2015. Presiden Jokowi pun telah memberikan arahan terkait pembetukan pansel KPK. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, saat ini tengah disiapkan kajian umum untuk menyiapkan kebutuhan pansel. (yulian)