Monday, 21 October 2019

Ombudsman dan Polda Lampung Lakukan Nota Kesepahaman

Rabu, 8 April 2015 — 9:21 WIB
Foto- Kepala Ombudsman perwakilan Lampung, Zulhelmi bersama Kabid Humas Polda Lampung.

Foto- Kepala Ombudsman perwakilan Lampung, Zulhelmi bersama Kabid Humas Polda Lampung.

LAMPUNG (Pos Kota) -Ombudsman RI wilayah Lampung dan Polda Lampung melakukan nota kesepahaman dan pedoman kerja, di Ruang Rapat Rupatama Polda Lampung.

“Nota Kesepahaman ini, selain untuk mensosialisasikan Pasal 44 UU nomor 37 Tahun 2008 tentang pemanggilan paksa terhadap terlapor dan saksi,”kata Kepala Ombudsman perwakilan Lampung, Zulhelmi.

Sedangkan pedoman kerja ini merupakan kelanjutan nota kesepahaman 2014, antara Kapolri dengan Ketua Ombudsman RI, yang berlaku selama 5 tahun.

Kerjasama ini merupakan antisipasi Ombudsman mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang sekarang ini terjadi seperti, pelayanan PLN, pelayanan rumah sakit, dan pelayanan BPJS yang diduga prosedurnya mempersulit peserta yang jatuh sakit, karena harus mengurus administrasi dan surat dulu, sementara pasien belum ditangani oleh tim medis.

Untuk menghadirkan terlapor, terkadang ombudsman mendapat kesulitan, karena yang bersangkutan tak mengindahkan pangilan, sebab itu Pasal 44 UU nomor 37 tahun 2008, harus disosialisasikan tidak hanya di Polda melainkan juga di seluruh Jajaran.

Agar bisa di ketahui bahwa laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dilingkungan kepolisian diterima oleh pihak Ombudsman RI dan pihak Polri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dengan kata lain, Ombudsman sudah ada payung hukum untuk menjemput paksa atau menjerat yang bersangkutan dengan hukuman dan denda.

“Mengenai keanggotaan ombudsman di wilayah Lampung, ada 9 orang termasuk Satuan Pengamanan (Satpam) dan ada bagian-bagiannya untuk melayani publik,”ungkap Zulhelmi saat di ruang kerja Kabid Humas Polda Lampung.
(koesma/sir)