Wednesday, 23 October 2019

Stabilitas Nasional

Kamis, 9 April 2015 — 6:17 WIB

Oleh Harmoko
 
SEMAKIN terang-benderang bahwa pemerintah Indonesia telah menganut sistem ekonomi neoliberalisme. Salah satu esensi neoliberalisme adalah memperdagangkan berbagai jenis barang dan layanan publik: energi, pangan, air minum, udara, tanah, hutan, pelabuhan, jalan raya, kesehatan, transportasi umum, pendidikan, dan sebagainya.

Neoliberalisme menjadikan semua barang kebutuhan publik diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanggung jawab pemerintah dalam urusan penyediaan dan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dihilangkan. Nasib dan kesejahteraan rakyat diserahkan kepada pasar. Konsep ‘warga negara’ hilang, berubah menjadi konsep ‘konsumen’.

Bermula dari penghapusan subsidi sektor BBM, menyusul kemudian tarif listrik, dan tarif tol, harga barang-barang kebutuhan rakyat naik turun mengikuti mekanisme pasar. Tidak ada stabilitas harga. Warga negara  benar-benar diposisikan sebagai konsumen bagi sekelompok kecil pemilik modal melalui instrumen peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Atas realitas seperti itu, pertanyaan pun muncul: pemerintah ini mewakili kepentingan warga negaranya atau mewakili kepentingan pemilik modal? Bukankah pasal 33 UUD 1945 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara? Hal itu dipertegas oleh pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, ada dua hal yang layak kita persoalkan. Pertama, tiadanya stabilitas ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, dalam hal ini terkonsentrasi pada pemilik modal. Dua hal ini bisa dipastikan tak akan mampu menciptakan basis ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Tanpa basis ekonomi yang kuat, mustahil tercipta ketahanan nasional yang kokoh. Tanpa basis ekonomi yang kuat, perubahan yang dilakukan di Indonesia akan menjadi titik rawan yang bisa mengguncang stabilitas nasional. Padahal, dengan stabilitas itulah bangsa Indonesia akan bisa melakukan pembangunan di segala sektor.

Pengalaman membuktikan, di mana pun negara di dunia tak akan mungkin melakukan pembangunan dalam keadaan negara tidak stabil. Itulah kenapa bangsa ini pernah mewacanakan satu konsep yang disebut Trilogi Pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Trilogi Pembangunan itu terdiri atas terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan terjadinya pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya.

Trilogi Pembangunan itu sebagai pintu masuk untuk melakukan delapan jalur pemerataan: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Untuk mewujudkan hal itu, tak ada pilihan lain: mari kita jaga stabilitas nasional. Caranya? Hindari pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. ( * )

  • warga jak

    Semua atas nama pro rakyat, tapi rakyat gak merasakannya buyuk2 kehidupan sehari hari makin susah. Jurang sosisl makin terasa jika melihat mobil2 mewah berseliwiran di jalan sementara masih ada rakyatku memasak dgn kayu bakar dan nunggu beras raskin yg berkutu.

    • warga jak

      Mana partai yg berpihak pada rakyat, jangan menjual nama rakyat donk, karna rakyat gak apa belum menikmatinya.