Saturday, 07 December 2019

APBD Hanya Rp 69,28 Triliun, Ahok Kecewa Pada Kemendagri

Sabtu, 11 April 2015 — 6:29 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 telah rampung dilakukan. Hasilnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui nilai anggaran tahun ini  sebesar Rp69,28 triliun.

Angka tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) dua BUMD DKI sebesar Rp5,63 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemdagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pasti ada perbedaan antara peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (Pergub) tentang APBD.

“Kalau pergub mau sama dengan perda, itu tidak punya makna. Kedua, tidak ada penafsiran, kami taat azas dan aturan. Kita pegang norma,” kata Donny, Jumat (10/4).

Pagu anggaran tersebut tidak termasuk belanja yang sifatnya tidak fokus pada pembangunan. Seperti sosialisasi, rapat kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri.

Meski pada Pergub APBD DKI 2015, Pemprov DKI mengajukan anggaran belanja daerah sebesar Rp 67,26 triliun serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,63 triliun, sehingga total APBD DKI 2015 menjadi Rp72,9 triliun, sama dengan nilai APBD Perubahan DKI 2014, tetapi Kemdagri tidak dapat menyetujuinya.

Pasalnya, anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan DKI 2014 hanya sebesar Rp63,65 triliun. Maka struktur APBD DKI 2015 yang disetujui Kemdagri adalah, anggaran belanja daerah tetap sama dengan pagu anggaran daerah APBD Perubahan DKI 2014 ditambah dengan pengeluaran pembiayaan Rp5,63 triliun. Pengeluaran pembiayaan sebesar itu dialokasikan untuk PMP MRT sebesar Rp 4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 1 triliun.

AHOK KECEWA

Sementara dari hasil evaluasi Kemendagri, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa. “Saya kecewa dengan hasil evaluasi APBD DKI 2015. Pihak Kemendagri salah tafsir. Mereka menafsirkan itu pagu belanja APBD 2014, padahal seharusnya pagu anggaran. Salah tafsir ini membuat sisa lebih penggunaan anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp9 triliun,” kata pria yang akrab disapa Ahok ini.

Berdasar Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, Pasal 314 ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan, dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Aturan main itulah yang membuat Ahok berang dengan hasil evaluasi APBD DKI untuk periode 2015. “Saya kecewa sekali dengan keputusan Kemendagri. Pagu belanja dan pagu anggaran ini beda. Kok bisa-bisanya menafsirkan pakai pagu belanja? Ada uang Rp9 triliun dibiarkan nganggur,” imbuhnya.

Meski mengaku sangat kecewa dan marah, Ahok mengatakan tetap menerima apapun keputusan pemerintah pusat terhadap alokasi APBD Ibukota tahun ini. Namun sebelumnya, dia akan mengirimkan stafnya untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak Kemendagri soal hal tersebut. “Terus terang saya kesal kalau kaya gini jadinya,” ujarnya.(guruh)

Terbaru

Jejeran kendaraan di salah satu area parkir di Jakarta. (ist)
Sabtu, 7/12/2019 — 16:06 WIB
Dorong Realisasi Target Pajak Rp44,4 T
Sah! BBN-KB DKI Jakarta Naik jadi 12,5 Persen per 11 Desember 2019