Thursday, 14 November 2019

Praperadilan Didaftarkan ke PN Jaksel

Novel Baswedan Gugat Polri Minta Maaf Lewat Baleho

Senin, 4 Mei 2015 — 21:27 WIB
Foto-Novel Baswedan.(dok)

Foto-Novel Baswedan.(dok)

JAKARTA (Pos Kota) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/5). Gugatan diajukan karena Novel keberatan terhadap penangkapan dan penahanan dirinya oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat (1/5) dinihari.

“Kami sudah selesai mendaftarkan praperadilan untuk kasus Novel Baswedan ini, untuk penangkapan dan penahanan sudah diregister,” kata kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu,Senin (4/5).

Selanjutnya, kata Muji, pihaknya menunggu kepastian jadwal dan siapa hakim yang akan memimpin sidang. “Nanti ketua PN akan menetapkan sidangnya dan menentukan siapa majelis hakimnya. Jadi kita tunggu penetapan dari ketua pengadilan dan kita tunggu undangan untuk sidang berikutnya,” kata Muji.

Asfinawati, kuasa hukum Novel lainnya, memaparkan ada banyak kejanggalan yang menjadi dasar pihaknya mengajukan gugatan praperadilan. Pertama, soal alasan penangkapan dan penahanan Novel.

“Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP,” katanya.

Kedua, lanjutnya, dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini, menurutnya, tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah Surat Perintah Penyidikan. Sementara, Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan.

“Sehingga, hal ini menunjukkan Kabareskrim telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan,” ujarnya.

Kuasa hukum Novel juga menilai adanya pernyataan dari Mabes Polri yang membohongi publik dengan menutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan kliennya.

Keempat, adanya perbedaan antara perintah Presiden dan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya penahanan. Meski pada saat itu akhirnya yang bersangkutan ditahan.

“Tidak ada koordinasi antara Kapolri dengan Kabareskrim. Kabareskrim melawan perintah Kapolri dan Presiden. Direktur Tindak Pidana Umum yang membawahi penyidik lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan Presiden,” tuturnya.

Selain itu, praperadilan juga diajukan karena beralasan bahwa penangkapan Novel tidak sesuai prosedur. “Surat perintah penangkapan kadaluarsa. Penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat subjektif penahanan dan tidak sesuai prosedur. Penangkapan dan penahanan dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran ketentuan hukum,” sambungnya.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum pun menyampaikan tuntutan kepada PN Jaksel yang antara lain ialah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sahnya penangkapan terhadap Novel Baswedan yang didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP/Kap/19/IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015.

“Ketiga, menyatakan tidak sahnya penahanan terhadap Novel Baswedan yang didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/10/V/2015/Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015.”

Keempat, lanjut Isnur, memerintahkan Mabes Polri untuk melakukan audit kinerja penyidik dalam penanganan kasus Novel Baswedan.

Selain itu, kuasa hukum juga meminta kepolisian meminta maaf kepada Novel dan keluarga dengan membuat baliho yang isinya tentang permintaan maaf tersebut. “(Isinya) Kepolisian RI Memohon Maaf Kepada Novel Baswedan dan keluarganya atas penangkapan dan Penahanan yang tidak sah. (Serta) Menghukum termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp1,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Breskrim Polri telah menetapkan Novel sebagai tersangka kasus dugaan pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam. Saat peristiwa itu, Novel menjabat Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkulu.

Kasus ini sempat dibekukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun kini kembali diungkit. Novel ditangkap penyidik Bareskrim Polri di rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (1/5) dini hari.

Kapolri sudah memberikan instruksi agar tidak menahan Novel setelah ada jaminan dari pimpinan KPK. Namun, di saat yang sama penyidik malah menerbangkan Novel ke Bengkulu untuk melaksanakan rekonstruksi. Novel baru dilepaskan dan dikembalikan ke KPK pada Sabtu (2/5). (yulian)