Thursday, 14 November 2019

Pemerintah Butuh 300 Formasi CPNS untuk Penyandang Disablitas

Senin, 11 Mei 2015 — 6:35 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

JAKARTA (Pos Kota)- Pemerintah menyediakan 300 formasi CPNS 2014 bagi penyandang disabilitas dan baru bisa lolos 31 orang. Hal itu terjadi karena terkait syarat dan peluang yang tersedia.

“Biro Kepegawaian telah mengirim surat kepada Kementerian PAN dan RB, agar bisa dibuka akses lagi untuk formasi CPNS 2015 bagi para penyandang disabilitas, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa .

Dari 31 CPNS tersebut, 19 orang di antaranya masuk di lingkunan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam proses seleksi penerimaan CPNS, penyandang disabilitas mendapat perlakuan sama melalui online.

“Baru bisa diserap 10 pesen saja dari 300 formasi yang tersedia, hal itu bisa terjadi karena faktor kebutuhan, seperti psikolog, hukum dan sebagainya, juga terkait syarat dan umur, ” katanya.

Untuk memastikan CPNS penyadang disabilitas bersih dari narkoba, tadi telah dilakukan test secara random atau acak dari 6 dari 20 jenis narkoba kokain, ganja dan Amphetamine.

Ada 3.900 penyandang disabilitas, tapi angka riil di lapangan bisa berkali lipat dan hal itu sedang dilakukan pendataan oleh Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Kemensos.

Untuk memotivasi para penyandang disabilitas, hadir Dian Indrawati yang pernah menjadi runner up di salah satu ajang kompetisi penyandang disabilitas dunia, sekaligus menjadi duta bangsa di tingkat global.

“Penyandang disabilitas membutuhkan kesetaraan perlakukan dan hak-hak yang sama dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus, salah satunya di falilitas umum dan ruang publik, ” katanya.

Di Jakarta, kurang dari 5 persen pengelola bangunan tinggi menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti lift yang menginformasikan posisi lantai dengan voice dan tulisan Braile di tombol lift.

“Tentu saja, hal ini harus menjadi motivasi bagi para pemangku kepentingan agar para pengelola bangunan-bangunan tinggi semestinya menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, salah satunya lift yang menginformasikan posisi lantai dengan voice dan huruf Bralile di tombol lift, ” pintanya.

UU Tahun 1997 menjadi dasar pemberdayaan penyandang cacat. Seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, Kemensos menyiapkan RUU penyandang disalibilitas yang tahun ini sudah masuk Prolegnas.

“Tahun ini, RUU penyandang disabilitas sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar pemberdayaan penyandang disabilitas lebih komprehensif, ” terangnya.(B)