Wednesday, 20 November 2019

Sidang Praperadilan Novel Baswedan Digelar 25 Mei

Senin, 11 Mei 2015 — 17:47 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan siap menggelar sidang praperadilan pertama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Menurut ketua tim kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu, sidang  digelar Senin (25/5), dipimpin hakim tunggal, Zuhairi.

Menurut Muji, Senin (11/5), meski sidang masih berlangsung dua pekan mendatang, tim penasehat hukum mengaku tidak memiliki persiapan khusus. Namun, timnya akan berupaya secara maksimal memenangkan gugatan Novel.
“Diikuti saja persidangan, upaya semaksimal mungkin. Soal menang kalah, bukan di tangan kami lagi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Senin (4/5), Novel mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel sebagai bentuk protes terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan tim penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terhadap dirinya. Ada lima butir penting yang menjadi keberatan Novel.

Pertama, pasal yang dijadikan dasar penangkapan berbeda dengan pasal yang disangkakan terhadap Novel. Kedua, tim kuasa hukum Novel menilai dasar pengeluaran perintah penangkapan yakni Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 tidak lazim lantaran seharusnya dasar menangkap dan menahan adalah Surat Perintah Penyidikan. Sementara Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan.

Ketiga, menurut tim Novel, terdapat serangkaian pernyataan kebohongan dari Mabes Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan. Keempat, perbedaan antara perintah Presiden dan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya penahanan namun nyatanya Novel sempat ditahan selama beberapa jam.

Selain itu, pihak Novel beranggapan bahwa penangkapan terhadap sepupu Mendikbud Anis Baswedan itu tidak sesuai prosedur. Pasalnya, disinyalir surat perintah penangkapan kadaluarsa, penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat subjektif penahanan dan tidak sesuai prosedur, dan penangkapan serta penahanan dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran ketentuan hukum.

Atas lima keberatan itu, Novel menuntut Korps Bhayangkara meminta maaf kepadanya dan membayar denda ganti rugi hanya Rp1. Permintaan maaf harus dilakukan melalui pemasangan baliho berisi tulisan: “Kepolisian RI memohon maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah.”

Tidak hanya itu, Senin (11/5), tim kuasa hukum Novel kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri ke PN Jaksel. Kali ini, masalah yang dipersoalkan adalah soal penggeledahan dan penyitaan barang-barang dari rumah Novel oleh penyidik Bareskrim pada 1 Mei 2015. (yulian)