Friday, 22 November 2019

Layani BPJS, DPR Desak 700 Rumah Sakit Swasta Jadi Mitra

Selasa, 26 Mei 2015 — 6:48 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Anggota komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz mendesak sedikitnya 700 Rumah Sakit Swasta (RSS) di seluruh Indonesia segera menjadi mitra kerja atau provider pemerintah dalam melayani kesehatan.

Desakan tersebut dilontarkan politisi PPP menyusul selama ini masih banyak RS swasta yang menolak rujukan peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena belum menjadi mitra BPJS.

Irgan mengatakan RSS menolak yang pasien, dianggap tidak menguntungkan dari sisi finansial. Padahal kata Irgan, sesuai UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, rumah sakit dilarang menolak pasien. Pasal 32 ayat 1 menyebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Pasal 32 ayat 2, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.
Larangan meminta uang muka kepada pasien bahkan ditekankan dalam UU Kesehatan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat 2 disebutkan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu.

“Pelayanan kesehatan itu wajib hukumnya dalam UU, karena itu dilarang menolak pasien. Jangan pencitraan saja dengan bagi-bagi Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menyenangkan masyarakat tapi sesungguhnya tidak menyenangkan masyarakat. Harus ada perbaikan sistem, ” kata Irgan dalam dialog empat pilar bertajuk “Implementasi BPJS” di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (25/5).

Dari hasil evaluasi di lapangan yang ditemui, Irgan yang juga Ketua F-PPP MPR itu mengatakan banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan BPJS kesehatan di lapangan. Irgan mengatakan aktivasi kartu peserta BPJS setelah mendaftar selama dua pekan, diminta diperhitungkan kembali atau ditinjau ulang.

“Waktu aktivasi itu harus dirubah lebih fleksibel dan bisa berlaku di mana saja yang harus dilayani oleh RS. Pasalnya sakit seseorang itu tidak menentu, tidak mengenal waktu, sehingga bisa lebih fleksibel. Khusus pemilik kartu iuran BPJS mesti diperhitungkan kembali aktivasinya, ” katanya.

Selain itu, alokasi anggaran BPJS Kesehatan dari APBN masih 2 persen atau Rp 41 triliun. Jumlah itu kata Irgan masih jauh dari amanat UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan sebesar 5 persen atau Rp 100 triliun (APBN) dan 10 persen dari APBD. “Selain itu juga ketersediaan dokter, ketersediaan obatan-obatan, rumah sakit, sistem rujukan yang belum efektif dan lain-lain, ” paparnya. (rizal/d)

  • koalisi rakyat

    WAJIBKAN SELURUH RUMAH SAKIT SWASTA UNTUK MELAYANI BPJS KESEHATAN…..JIKA ADA YG MENOLAK TUTUP RS SWASTA TSB…….TAPI PERBAIKI JUGA PELAYANAN BPJS KPD MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT………………..

  • Peserta BPJS Kesehatan

    Peserta BPJS tetap bayar setiap bulan walaupun tidak sakit,itu artinya membantu kepada saudara2 yang menderita sakit.Saran tingkatkan penggunaan dimanapun pemegang Kartu BPJS mengalami musibah sakit diseluruh Wilayah Indonesia.Sehingga peserta merasa dimudahkan.Jangan seperti jargon orde baru : Kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?