Monday, 18 November 2019

Sidang Praperadilan

Penangkapan Novel Baswedan Tak Berdasar

Jumat, 29 Mei 2015 — 14:38 WIB
Foto-Novel Baswedan.

Foto-Novel Baswedan.

PASAR MINGGU (Pos Kota) – Sidang Praperadilan Novel Baswedan menyebut penangkapan atas dirinya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (1/5) dilakukan tidak berdasarkan tujuan penegakan hukum. Ada siasat lain yang ditengarai di luar tujuan penegakan hukum.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Bahwa penangkapan dan penahanan telah dilakukan terhadap Novel Baswedan dengan tujuan di luar dari tujuan penegakan hukum yang dapat terlihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum, saat dan sesudah dilakukannya penangkapan dan penahanan,” kata Kuasa Hukum Novel, Febi Yonesta Jumat (29/5).

Ia juga menambahkan bahwa pasal yang disangkakan pada Novel saat penangkapan berbeda dengan laporan polisi atas nama korban Mulya Johani. Dengan fakta itu, Febi mengatakan bahwa penangkapan terhadap Novel tidak didasarkan dengan alasan yang sah.

“Laporan polisi atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat 1 dan 3 namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat 2 dan Pasal 442 jo Pasal 52 KUHP,” ujar Febi.

Selain itu, Febi menyebut bahwa terdapat Surat Perintah Kabareskrim nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 dalam surat perintah penangkapan dan penahanan untuk Novel.

Menurutnya, hal tersebut tidak lazim. “Mengingat pada prinsipnya dasar kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan mengacu pada surat perintah penyidikan dan tentunya surat perintah penyidikan dalam perkara ini Kabareskrim bukanlah bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan,” ujar Febi.

Menurutnya Febi beranggapan bahwa Surat Perintah Kabareskrim itu tidak dapat dijadikan dasar melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Novel. Menurutnya, hal itu merupakan intervensi Kabareskrim terhadap independensi penyidik.

(adji/sir)