Thursday, 14 November 2019

Ahok: Terima Parcel, Itu Gratifikasi

Jumat, 26 Juni 2015 — 22:17 WIB
Parcel banyak dijual di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

Parcel banyak dijual di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA  (Pos Kota) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menerima parcel,  sesuai  anjuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur  Ahok memerintahkan semua pegawai mentaati aturan itu.

Kebijakan ini juga telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. “Terima parcel tidak boleh, karena itu gratifikasi itu namanya,” katanya di Balaikota, Jumat (26/6).

Bila ada yang menerima parsel harus langsung melapor ke lembaga terkait.  “Jadi ini kita kasih peringatan seperti tahun lalu. Sama sekali tidak boleh. Ya kita ikutin saja,” tegas Ahok. “Jangan melanggar aturan.”

MOBIL DINAS

Selain itu, Ahok juga melarang jajarannya mudik Lebaran menggunakan mobil dinas. “Ngak boleh. Dari tahun sebelumnya juga nggak boleh mudik pakai mobil dinas,” sambungnya.

KPK telah mengeluarkan imbauan yang berisi melarang PNS dan penyelenggara negara menerima parcel atau hadiah dari pihak manapun. PNS juga dilarang meminta parcel, hadiah atau fasilitas lain dari pihak swasta, termasuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan rekanan.

Selain itu, KPK juga melarang penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan mobil dinas untuk mudik. Apabila ada gratifikasi di masing-masing instansi diminta untuk melaporkan pemberian hadiah, parcel, THR atau fasilitas lain selambat-lambatnya 30 hari. (john)

  • Golongan 6

    Tidak kehabisan akal untuk memberi hadiah atau apapun ke PNS.
    Banyak cara dilakukan,atasanpun tidak tau apalagi KPK.