Tuesday, 10 December 2019

Parkir di Gedung DPR Bayar, Anggota Dewan Sewot

Rabu, 16 September 2015 — 8:09 WIB
Lahan parkir di gedung DPRD DKI sering dikuasai anggota dewan sehingga membuat pengunjung lain kesal (joko)

Lahan parkir di gedung DPRD DKI sering dikuasai anggota dewan sehingga membuat pengunjung lain kesal (joko)

JAKARTA (Pos Kota) – Mulai 21 September 2015, masuk areal parkir di Gedung DPRD harus bayar. Pengumuman tersebut sudah ditempel di banyak tempat di areal itu. Namun DPRD DKI Jakarta tetap menolak rencana tersebut dan  memerintahkan agar  Sekretaris Dewan dan Dinas Perhubungan segera mencopot pengumuman penerapan tarif yang dipasang pada sejumlah didinding. tersebut.

M.Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta mengatakan, masuk ke areal gedung DPRD tidak boleh dipungut biaya apapun. Apalagi dikomersilkan dengan menatapkan tarif parkir. “Ini tidak boleh terjadi. Ini kantor pemerintah, bukan mal atau gedung parkir swasta. Pengumuman itu harus segara dicopot,”katanya, kemarin..

Gedung DPRD berikut arealnya dibangun menggunakan dana APBD. “Jadi bisa dikunjungi siapapun tanpa ada tarif dan bayaran. Ini jelas kebijakan ngawur. Sekwan akan kita panggil. Ini namanya sudah sewenang wenang,”tandasnya.

Saat ini masuk gedung DPRD tetap tidak bayar. Namun berdasar pengumuman yang ditempel di depan gardu masuk bahwa parkir gratis hanya sampai Setember 2015. Setelah itu disebutkan akan ditetapkan tarif masuk perjam.

Anggota DPRD Steven S Musa dan Prabowo Soenirman sebelumnya juga sudah menentang kebijakan itu. “Jelas melanggar bila harus dibayar. Ini kan sarana umum di kantor pemerintah, masa harus bayar,”kata Steven.

Steven sepakat areal parkir diatur Dishub untuk penataan dan menghapus adanya pungli. “Kalau ditata dan tidak ada pungli kita setuju. Kalau dikomersilkan atau dikenakan tarif, tidak boleh,”katanya.

Hal sama dikatakan Prabowo Soenirmanan anggota DPRD lainnya. Menurutnya, areal kantor pemerintah bukan objek retribusi atau objek pajak, dalam hal ini pajak parkir atau retribusi parkir.”Kan sudah diatur dalam perda mana yang ditetapkan sebagai objek pajak parkir da objek retribusi,”katanya.

Kepala Dinas  Perhubungan DKI Jakarta Andriansyah mengaku saat ini tengah mengkaji peraturan gubernur untuk diterapkan di DPRD.”Saat ini belum, kita kaji dulu aturannya.” (John)