Monday, 18 November 2019

Kehadiran Jaksa dalam Capim KPK Sangat Penting

Senin, 28 September 2015 — 22:10 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta menilai kehadiran penuntut umum (Kejaksaan)  sangat penting dalam Calon Pimpinan (Capim) KPK, sebab jaksa itu menyandang dua tugas sekaligus, yakni sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Jadi yang terpenting itu adalah perwakilan Kejaksaan. Apa sebab ? Karena jaksa yang punya kewenangan menyidik dan menuntut, sedangkan kepolisian hanya menyidik,” kata Peneliti Pukat UGM  Fariz Fachryan, yang dihubungi oleh wartawan, di Yogyakarta, Senin (28/9).

Menurut dia, tidak adanya unsur Kejaksaan dari delapan Capim KPK tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada Tim Pansel KPK, yang dipimpin Destry Damayanti, sebab pada periode sebelumnya tidak ada unsur Polri dan semua berjalan lancar. Pada periode sekarang unsur Kejaksaan diwakili Zulkarnain.

“Pada dasarnya UU KPK Nomor 30/2002 sudah mengatur pemilihan pimpinan secara proporsional, namun memang saya cenderung melihat institusi tertentu yang ingin masuk dalam bursa Pimpinan KPK.”

Dari delapan Capim KPK yang terpilih untuk mengikuti Fit and Proper Test di Komisi III DPR, guna mengisi empat calon Pimpinan KPK hanya terdapat unsur penyidik, yaitu Brigjen Pol. Basaria Pandjaitan.Padahal, pasal 21 ayat 1 butir 4 UU KPK 30/2002 disebutkan Pimpinan KPK terdiri penyidik dan penuntut umum.

DISERAHKAN KE DPR

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adjie, yang juga pakar pidana UI bisa memahami perdebatan soal pasal 21 ayat 1 butir 4 UU KPK. Namun,  dia mengingatkan pula keberadaan pasal 29,  tentang syarat pengangkatan pimpinan KPK tidak memberi basis syarat imperatif bahwa calon pimpinan KPK harus berasal dari unsur Polri maupun Kejaksaan.

“Sah atau tidaknya Capim KPK diserahkan pada DPR. Jika ada pihak yang keberatan atas capim itu, dapat mengajukan upaya hukum, dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” kata Indriyanto.

Pakar pidana dari Unpad Bandung Romli Atmasasmita menegaskan tiadanya unsur kejaksaan dari delapan Capim KPK bisa disebut Tim Pansel telah melanggar hukum dan otomatis pemilihan itu batal secara hukum. Oleh karena itu,Tim Pansel harus memilih ulang atau dibentuk tim baru untuk memilih delapan calon lain. (ahi)

Lima Jaksa aktif yang diusulkan Jaksa Agung untuk mendaftar sebagai  Capim KPK dan gagal lolos seleksi.

1. Paulus Joko Subagyo (Saat ini menjabat Sekretaris Badan Diklat Kejagung.
Mantan Kajati Jawa Barat, Kajati Banten, dan Kepala Biro Hukum Kejagung.

2. Jasman Panjaitan (Saat ini menjabat Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
Mantan Kajati Kalimantan Barat, Kajati Kalimantan Tengah, dan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung.

3. Sri Haryati (Saat ini menjabat Direktur Perdata di Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Mantan, Kajati Lampung dan Kajari Bandung.

4. Suhardi (Saat ini menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan).
Mantan Kajati Maluku Utara dan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus (Jampidsus).

5. Muhammad Rum (Saat ini menjabat sebagai Wakil Kajati Papua).
Mantan Koordinator bidang Tindak pidana khusus dan Kajati Semarang.