Sunday, 15 December 2019

Ahok : Kenaikan UMP Setiap Tahun 10 Persen

Jumat, 16 Oktober 2015 — 13:18 WIB

GAMBIR (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan pihaknya telah menetapkan rumusan untuk penentuan Upah Minimum Propinsi (UMP). Namun perumusan tersebut tetap memperhatikan kesepakatan tripartit yang terdiri dari buruh, pengusaha dan perwakilan pemerintah.

“Dengan adanya rumusan tersebut, diharapkan tidak perlu lagi demo besar-besaran dari buruh untuk kenaikan kesejahteraan,” ujar Ahok di Balaikota, Gambir, Jumat (16/10).

Menurutnya, paling adil kenaikan UMP tiap tahunnya harus disesuaikan dengan nilai hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari tripartit agar melaksanakan rumusan itu.

“Dari nilai tersebut bisa ditentukan KHL untuk lajang dan pegawai yang sudah berkeluarga. Jadi, tiap tahun harus ada survei KHL untuk single dan keluarga. Tentunya menyesuaikan saja dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi hitungannya sudah jelas dan tidak perlu ribut-ribut lagi dengan demo,” ucapnya sambil menambahkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta bisa mengadopsi paket kebijakan ekonomi jilid IV. Dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan rumus untuk kenaikan upah buruh.

“Rumusan yang kami susun sangat mirip dengan paket kebijakan IV yang dicanangkan Presiden Jokowi. Jadi, penentuan UMP berdasarkan KHL yang diupdate tiap tahun,” kata Ahok sambil memperkirakan kenaikan UMP berlaku tiap tahun sebesar sepuluh persen.(joko/ruh)