Monday, 14 October 2019

Korupsi Pengadaan UPS Mulai Diadili di Pengadilan Tipikor

Kamis, 29 Oktober 2015 — 18:13 WIB
Mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman

Mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kuningan, Jakarta Selatam, Kamis (29/10). Ia jadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2014.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tasjrifin MA Halim a menyatakan, Alex Usman telah lakukan korupsi pengadaan 25 Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014. Akibat perbuatan mantan anak buah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini, negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp81,4 miliar.

“Terdakwa Alex Usman yang diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat,” kata Jaksa Tasjrifin MA Halim saat membacakan berkas dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10).

Alex melancarkan proyek pengadaan UPS meski belum dianggarkan dalam APBD. Perbuatan korupsi dilakukan bersama dengan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry LO, Direktur CV Istana Multimedia Center Harjadi, Direktur Utama PT Duta Cipta Artha Zulkarnaen Bisri, Kasi Prasarana Suku Dinas Jakarta Pusat Zanal Soelaiman, dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Badan Anggaran Fahmi Zulfikar Hasibuan.
Alex bersama dengan pimpinan perusahaan tersebut dan Fahmi pun menggelar rapat. “Fahmi menyanggupi akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS. Jika berhasil maka Fahmi meminta 7% sebagai fee dari pagu anggaran Rp300 miliar,” kata jaksa.

Meski tak pernah dibahas dalam rapat anggaran, UPS pun akhirnya mencuat dalam APBD Perubahan Tahun 2014. Di situ, tertulis pengadaan UPS untuk 25 SMA atau SMK senilai Rp150 miliar. Dalam pelaksanaannya, Alex Usman memenangkan perusahan milik Harry sebagai penggarap proyek tersebut. Setelah proses pengerjaan UPS rampung, Sari Pitaloka selaku Marketing PT Offistarindo Adhiprima menyerahkan uang Rp21 miliar sebagai fee yang dibungkus kertas warna coklat kepada satpam Alex, Ahmad Marzuki, pada Agustus hingga Desember 2014.

Penyerahan uang dilakukan beberapa kali di dalam mobil Nissan Extrail warna hitam bernomor B 1110 BFJ yang ditumpangi Sari. Setelah itu, uang diberikan kepada Alex Usman oleh keponakannya bernama Devita. Selain itu, Alex juga menerima uang Rp4 miliar sebagai ucapan terima kasih dari Sari Pitaloka. Rekan Alex, Zainal Soelaiman, juga diberi Rp4 miliar. Zainal Soelaiman juga Panitia Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memenangkan lelang UPS.

Alex dijerat pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Alex tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. “Dilanjutkan saja, Yang Mulia,” kata Alex saat sidang.

Sidang perdana Alex Usman yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutarjo ini, baru digelar pada pukul 13.30 WIB atau molor 2,5 jam sesuai jadwal yang harusnya pukul 10.00 WIB. Hampir 1 jam, mantan anak buah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menjalani sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutarjo. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini ditutup pada pukul 14.30 WIB dan akan dibuka kembali pada Senin, 9 November 2015 mendatang.

Usai sidang, Alex enggan memberikan pernyataan. Ia hanya menjawab sehat ketika ditanya kondisinya. Sementara Kuasa hukum Alex Usman, H Afandy membenarkan tidak mengajukan eksepsi. Pihaknya meminta untuk langsung pemeriksaan sejumlah saksi yang diajukan Jaksa. “Kita langsung pemeriksaan saksi – saksi. Tapi belum tahu siapa saja saksinya. Semua saksi itu dari JPU,” papar H Afandy.

Kasus hukum yang menjerat Alex Usman terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga UPS sebesar Rp5,8 miliar per unit dalam APBD DKI 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere (kVA) hanya sekitar Rp100 juta. (junius)