Wednesday, 23 October 2019

Soal Permen Menteri, Jokowi Tunjukkan Dirinya Bos

Rabu, 4 November 2015 — 16:18 WIB
*Reuters

*Reuters

JAKARTA (Pos Kota) Jakarta – Pengamat hukum tata negara Margarto Kamis menilai tepat langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan para menteri untuk tidak seenaknya menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) dan Surat Edaran (SE) Menteri.

Dalam hal ini Jokowi juga ingin menunjukkan dirinya sebagai bos harus bertindak melihat berbagai aturan itu membuat tatanan menjadi tumpang tindih.

Menurut Margarito, Permen dan SE menteri kadang menjadi tumpang tindih dalam peraturan yang sudah ada, dan bahkan ada yang bertabrakan dengan peraturan yang sudah ada. “Jadi Permen dan SE menteri ini yang perlu ditertibkan,” terang Margarito.

Ia menegaskan, langkah tepat kalau Jokowi mau mentertibkan Permen atau SE menteri dengan mekanisme lewat sidang kabinet atau rapat terbatas. Sehingga, menteri yang lain mengetahui ketika satu menteri akan mengeluarkan Permen atau SE menteri.

Permen Melampaui Presiden

Selain itu, lanjut Margarito, Permen atau SE menteri yang dikeluarkan menteri yang bersangkutan bisa melampaui seorang presiden. “Jadi Jokowi ingin menunjukkan kepada menterinya, bahwa dirinya adalah bos, dan menteri itu  anak buahnya karenanya jangan seenaknya membuat Permen atau SE menteri,” papar Margarito.

Ia menjelaskan memang pemerintah tidak dalam terkordinasi ketika menteri mengeluarkan Permen atau SE menteri. “Jadi ini perlu dikelola dengan baik dalam menjalankan pemerintahan, tidak ada yang jalan sendiri-sendiri, diperlukan tertib aparatur” papar Margarto.

Sebab, menurutnya, dengan banyaknya peraturan, termasuk Permen dan SE menteri tadi maka akan mencerminkan manajemen pemerintahan yang tidak baik, sehingga ini yang menimbulkan kerawanan kegaduhan.

Larang Menteri

Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang  menterinya menerbitkan peraturan menteri (Permen), atau Surat Edaran (SE). Kebijakkan Jokowi itu bisa meredam kegaduhan dalam pemerintahan.
“Karena banyak ribuan Permen dan SE menteri yang justru bisa menimbulkan kegaduhan di pemerintahan,” papar pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang dihubungi di Jakarta, Selasa (3/11).

Diberitakan sebelumnya, Jokowi dalam sambutannya dalam rapat terbatas meminta menterinya agar tidak seenaknya membuat Permen dan SE menteri, sebelum dibahas dalam rapat kabinet, atau rapat terbatas. (Johara/win)