Sunday, 15 December 2019

Kemendagri Fasilitasi Dua BPJS Untuk Layanan Satu Pintu

Jumat, 6 November 2015 — 10:53 WIB
Sekjen Kemendagri , Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tandatangani MoU

Sekjen Kemendagri , Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tandatangani MoU

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan.

“Ini merupakan salah satu point yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Dirut BPJS Kesehatan Dr. Fachmi Idris dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan ELvyn G Masassya di Jakarta, Jumat (6/10).

Dengan MoU ini, lanjutnya,  diharapkan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah dapat berjalan dengan baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Elvyn juga  berharap implementasi penyelenggaraan jaminan sosial ini akan didukung pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota). Nota kesepahaman ini juga akan menjadi dasar para pihak untuk melakukan kerjasama dan saling mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial.

“Saat ini Sudah 18  provinsi dan 221 kabupaten kota yang menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Elvyn.

Pemanfaatan Data Kependudukan

Menurutnya, nota kesepahaman ini juga mencakup penguatan komitmen dan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah dalam mendukung kepesertaan.

“Kemendagri juga mendukung melaui optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam pendaftaran dan pelayanan kepesertaan BPJS,” kata Elvyn.

Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memberikan perlindungan dan pelayanan menyeluruh bagi masyarakat di Indonesia, yang sesuai dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja.(Tri/win)