Tuesday, 22 October 2019

Mantan Anggota DPRD Belum Kembalikan Mobil Dinas

Kamis, 12 November 2015 — 9:55 WIB
Foto-Ilustrasi.

Foto-Ilustrasi.

BOGOR (Pos Kota) – Belum dikembalikan dua mobil dinas mantan anggota DPRD kabuapten Bogor periode 2009-2014 membuat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) setempat kalang kabut. Pasalnya, Desember mendatang akan kembali ada pemeriksaan aset dan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabid Pengelolaan Barang Daerah DPKBD Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana mengaku bingung jika smpai Desember nanti dua mobil itu belum juga dikembalikan. “Setiap akhir tahun BPK akan mengaudit semua asset dan keuangan pemerntah daerah. Kami binggung sebab dua mobil itu yang belum kembalikan hasil temua BPK pada 2014, tapi hingga kini belum juga dikembalikan,” katanya.

Meski bukan pihaknya yang bertanggung jawab, tapi dipastikan bakal dapat teguran. “Tugas kami memelihara asset negara, sebab itu kami minta apapun caranya kedua mobil itu harus kembali,” tandsanya. Ia menambahkan, teknis pengambilan mobil dinas ini tergantung Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD .

“Jika bekas anggota DPRD itu mau membeli, maka harus mengembalikan mobil itu lebih dulu, lalu lalu mengikuti lelang umum yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KPKNL),” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan dua mantan anggota dewan belum juga mengembalikan mobil dinasnya. Sekwan DPRD Kabupaten Bogor Nuradi mengakui, pihaknya kesulitan menyita mobil dinas yang dipakai Yonanes Halim dari PDI Perjuangan dan Fitria Putra Nugraha dari Partai Golkar.”Kondisi mobil dinas yang dipakai Yohanes Halim kabarnya rusak, sedang mobil dinas Toyota Innova yang dipakai oleh Nungki dikabarkan hilang,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menberi saran Sekwan harus melibatkan Satpol PP untuk menyita mobil dinas tersebut. “Mobil dinas yang rusak itu harus diderak dengan bantuan Satpol PP dan DLLAJ,” sarannya. Sedangkan mobil yang hilang, harus dilaporkan ke polisi dan wajib diganti. “Sebab kedua mobil itu milik asset pemkab yang dibeli dari APBD,” tandasnya.

(iwan/sir)