Thursday, 12 December 2019

Di Balik Impor Beras

Jumat, 13 November 2015 — 5:23 WIB

PEMERINTAH akhirnya mengimpor 27.000 ton beras asal Vietnam dan siap didistribusikan ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Pemerintah beralasan, impor terpaksa dilakukan guna menjaga pasokan setelah menghitung cadangan beras nasional.

Padahal, beberapa hari sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di hadapan tokoh kelompok tani dari 34 provinsi memastikan, sepanjang 2015 pemerintah tidak mengimpor beras, melainkan akan meningkatkan produksi pangan. Presiden Joko Widodo juga berkali-kali menyatakan malu bila mengimpor beras. Jokowi terus meyakinkan masyarakat, kita tidak akan mendatangkan beras dari luar.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan pemikiran Wapres Jusuf Kalla. JK justru menyatakan cadangan beras nasional harus terjaga supaya harga pangan tidak naik, demi rakyat dan bukan demi menjaga citra seseorang. Kran impor pun akhirnya dibuka. JK tidak percaya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) soal produksi beras dalam negeri, dan stok 75 jutan ton yang menurutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Polemik soal cadangan pangan nasional serta perdebatan soal impor beras, menunjukkan pimpinan negara, pembantu-pembantunya termasuk lembaga dan instansi di bawahnya tidak sinkron. Pernyataan yang kerap bertolak belakang menimbulkan kesan pemerintah mencla-mencle. Publik juga dibuat bingung, bagaimana mungkin pemerintah menafikan data dari instansi resmi karena dianggap tidak valid.

Pangan adalah kebutuhan dasar 250 juta  jiwa rakyat Indonesia yang harus menjadi skala prioritas. Sungguh ironis bila para pemimpin di negeri ini tidak memiliki data akurat tentang data stok pangan nasional. Bagaimana mungkin strategi mencapai swasembada pangan bisa dijalankan bila data produksi pangan nasional saja simpang siur.

Ingat, simpang siurnya data beras jadi celah bagi importir nakal, mafia beras serta penyelundup-penyelundup yang bermain dalam tata niaga beras. Sama seperti mafia daging sapi, impor daging sapi berangkat dari simpangsiurnya data ketersedian daging di Indonesia. Kita harus mengingatkan, pemerintah jangan sampai dibohongi oleh mafia yang memang menciptakan polemik ini guna mencari keuntungan sendiri. **