Tuesday, 22 October 2019

Golkar di Pilkada Serentak Bisa Jeblok

Rabu, 18 November 2015 — 20:22 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahap pertama yang digelar 9 Desember nanti di 269 daerah, akan merugikan Partai Golkar karena sengketa dua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum berakhir.

“Yah ini sangat merugikan Golkar sendiri,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Dr Yusron Razak yang dihubungi di Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menambahkan ini merupakan pelajaran bagi elit Golkar sehingga Pilkada tahap kedua Tahun 2017 dan tahap ketiga Tahun 2019 bisa menyiapkan diri dengan bersatu melalui Islah (damai). Sebab kalau situasi ini terus berlangsung maka sulit untuk meraih sukses di Pemilu nasional yang akan digelar Tahun 2019.

“Kekuatan di daerah sebuah partai sangat bergantung adanya kemimpinan daerah dari setiap partai politik. Sebab itu, sengketa dua kubu yang masih belum  berakhir ini sangat merugikan Golkar,” papar Yusron yang juga menjabat wakil rektor.

Ia menambahkan meskipun ada calon kepala daerah dari Golkar di Pilkada serentak nanti, tetap saja tidak mendapatkan dukungan maksimal dari konstituen dan juga dari kader Golkar sendiri. “Dalam politik mungkin saja terjadi, bahwa sengketa Golkar ini merupakan sistematis dalam menghadapi Pilkada serentak,” papar Yusron.

Ia mengatakan semua orang mengetahui, bahwa Golkar ahli strategis dalam menghadap even Pilkada dan juga Pemilu. Sebab partai ini mapan sejak era pemerintahan Soeharto sampai sekarang tetap eksis, meskipun di era awal reformasi sempat dihujat dan digempur agar dibubarkan, tapi tidak berpengaruh justru sebaliknya Golkar di Pemilu masih meraih kemenangan. “Namun kali ini berbeda, Golkar menghadapi ketidakberdayaan karena pecah dari tubuh internal partai sendiri,” papar Yusron.

Sengketa dua kubu ini, menurut Yusron, kepengurusan Golkar di daerah tidak bersatu, dan sengketa sudah muncul dari pencalonan kepala daerah dengan terbitnya dua surat keputusan yang berbeda.

Seperti diketahui Pilkada serentaj tahap pertama ini diikuti  269 daerah yakni, 9 di tingkat provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 224 di tingkat kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati dan 36 di tingkat kota untuk memilih walikota dan wakil walikota. (Johara)