Wednesday, 23 October 2019

6 Anggota MKD DPR Beri Sanksi Berat Novanto

Rabu, 16 Desember 2015 — 17:16 WIB
Setya Novanto/ist

Setya Novanto/ist

JAKARTA (Pos Kota) – Enam anggota MKD memberikan sanksi berat kepada Ketua DPR Setya Novanto. Sanksi itu mempunyai sanksi Novanto bisa dicopot dari anggota Dewan yang otomatis harus lepas jabatan Ketua DPR.

Lima anggota yang memberikan sanksi berat adalah Dimyati, Prakosa, Sufmi, Supratman, Adis Kadir, Ridwan Bae.

Sebelumnya, anggota MKD dari Fraksi Demokrat Dasrizal Basir mendapat kesempatan pertama. Dalam keputusannya, Dasrizal menyatakan Novanto telah melanggar kode etik seorang pimpinan lembaga tinggi negara yakni Ketua DPR.

Anggota Fraksi Demokrat itu mengatakan, sebelumnya Novanto pernah mendapat sanksi ringan karena melanggar kode etik.

“Novanto telah langgar kode etik seorang pimpinan lembaga negara, sebagai Ketua DPR yang juga pernah terkena sanksi ringak kasus pelanggaran kode etik. Dikenakan sanksi sedang dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua DPR,” kata Darizal, Rabu (16/12).

Sementara itu, anggota MKD  dari PDIP Risa Mariska menilai Ketua DPR Setya Novanto telah melanggar etika. Novanto dinilai pantas dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

“Pertemuan teradu dengan Riza dan Maroef tidak patut dan merendahkan citra DPR. Maka berdasarkan hal tersebut agar dijatuhkan sanksi sedang,” kata Risa di sidang MKD.

Berdasarkan fakta dipersidangan, kata Risa, Setya Novanto menggunakan pengaruh jabatan PT Freeport Indonesia yang memiliki kepentingan memperpanjang kontrak karya di Papua dan mengajak pengusaha.

PPP Tak Diduga

Anggota MKD  dari Fraksi PPP, Dimyati Natakusumah, tak diduga memberikan penilaian, Ketua DPR Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik kategori berat. Padahal sebelumnya ia selalu bernada membela Novanto.

“Dengan alasan dan masukan tersebut, saya Dimyati Natakusumah dengan ini menyatakan saudara teradu, menimbang, mengingat, dan memutuskan Setya Novanto diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik berat,” kata Dimyati.

Pertimbangan itu diberikan menyusul laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas pertemuan Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pertemuan tersebut, Novanto diduga meminta sejumlah saham kepada Freeport dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden. “Sebaiknya sanksi yang diberikan ialah diberhentikan dari keanggotaan DPR,” ucap Dimyati.

Ia menambahkan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu dianggap telah melanggar sejumlah ketentuan di dalam Peraturan DPR Nomor 2 tentang Tata Beracara MKD. (rizal/win)