Friday, 06 December 2019

APBD DKI 2016 Dipatok Rp66,37 Triliun

Kamis, 17 Desember 2015 — 18:19 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara resmi menyerahkan Rancangan APBD 2016 sebesar Rp 66,37 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyerahan dilakukan pada pengujung rapat paripurna di gedung dewan kawasan Gambir, Jakpus, Kamis (17/12/2015).

“Sekarang berkas RAPBD bukan di tangan saya lagi, sudah di Pak Taufik selaku Wakil Ketua DPRD,” kata Ahok usai rapat paripurna soal pembahasan RAPBD DKI 2016 yang dipimpin Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. “RAPBD yang diajukan yakni sebesar Rp Rp 66,37 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,92 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2015 sebesar Rp 65,76 triliun,” papar Ahok.

Dalam RAPBD 2016, besaran belanja daerah mencapai Rp 59,1 triliun. Dengan rincian pendapatan daerah direncanakan mampu mencapai Rp 58,21 triliun. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 13,86 triliun, serta lain-lain seperti dana pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,01 triliun .

Sedangkan untuk rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 32,01 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 800 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 790 miliar, serta lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 5,72 triliun. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan berasal dari hibah untuk Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 2,24 triliun, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 2,77 triliun.

Mohamad Taufik memastikan, pengesahan APBD 2016 bisa sesuai jadual. Kalangan dewan akan melakukan pembahasan secara maraton. “Dijadualkan pengesahan pada 21 Desember mendatang,” ujar Taufik sambil menambahkan setelah ini, besok itu pandangan umum fraksi, jawaban Gubernur, kemudian rapat komisi.

Taufik bersyukur struktur RAPBD tahun ini jauh lebih baik. Terlebih belanja tidak langsungnya lebih kecil, dibandingkan dengan belanja langsung. “Jadi, pembahasan antara legislatif dan eksekutif makin nyambung,” paparnya. (joko/ruh)