Wednesday, 23 October 2019

Ini Beda Kasus Pelindo di KPK dengan Bareskrim Polri

Jumat, 18 Desember 2015 — 22:11 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Namun, kasus yang dijalaninya berbrda dengan pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Yayuk Andriati, Plt Kepala Biro Humas KPK, mengatakan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Lino sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait proyek pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II. Kasus ini berbeda dengan yang diperiksa di Bareskrim Polri.

“Di Bareskrim kan mobile, sedang kasus yang kita tangani statis, pemanen,” ujarnya di gedung KPK, Jumat (18/12/2015).
Menurutnya, kasus yang ditangani KPK adalah pengadaan crane pada tahun 2010. Sedang yang ditangani Bareskrim adalah pengadaan crane pada 2013.

Lino diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan QCC di Pelindo II Tahun 2010 dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang.

Atas perbuatannya, ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (junius/yp)