Friday, 18 October 2019

Kejagung Ancam Blokir Aset-aset Supersemar

Jumat, 1 Januari 2016 — 21:43 WIB
Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Jaksa Agung, HM Prasetyo.

JAKARTA (Pos Kota) – Yayasan Supersemar diharapkan mau melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang kewajiban membayar ke negara sebesar Rp4,4 triliun, secara sukarela. Kalau tidak, Kejagung ancam akan memblokir aset-asetnya.

“Jika tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela, maka kita siap memblokir aset-aset Supersemar,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, dalam laporan akhir tahun, di Kejaksaan Agung, kemarin.

Ancaman ini menyusul sikap Pengurus Yayasan Supersemar yang tidak menghadiri sidang aanmaning (peringatan) yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2015).

Pengadilan akan menundanya sampai 6 Januari 2016, jika tetap tidak hadir, PN Jaksel selaku eksekutor perkara perdata ini, maka pengadilan memberi batas waktu delapan hari. Jika, hal itu masih tidak diiindahkan, juru sita PN Jaksel akan melakukan upaya paksa, dalam bentuk eksekusi.

Mengetahui Aset-asetnya

Menurut Prasetyo, pihaknya tidak memasalahkan sikap Supersemar tersebut, karena hal itu sudah menjadi ranah (wilayah) PN Jaksel selaku eksekutor. Kejaksaan hanya bertindak sebagai jaksa pengacara negara.

“Alasannya, kita sudah mengetahui aset-aset Supersemar dalam bentuk saham di  Kosgoro, Granadi dan tanah di Mega Mendung, Bogor dan cadangan deposito di beberapa bank hingga tahun ini. Jika, tidak diindahkan putusan MA itu, kita akan minta bank blokir semua aset tersebut,” tegasnya.

Pihak Ketiga

Sesuai putusan kasasi yang diperkuat dengan putusan peninjauan kembali, Supersemar terbukti melawan hukum, karena telah menggunakan dana beasiswa untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pendidikan pada periode 1989-1993 silam. Diantaranya, Bank Duta, Sempati Air, Kosgoro, Tanjung Redep dan lainnya.

Supersemar diwajibkan mengembalikan semua uang negara itu ke negara sebesar Rp4,4 triliun. Pada tingkat pertama, di PN Jakarta Selatan, 28 Maret 2008, Supersemar dikalahkan dan diperkuat putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI, 19 Februari 2009.

Masih tidak puas, Supersemar mengajukan kasasi dan ditolak oleh MA, Oktober 2010. Namun karena ada kesalahan ketik, jaksa selaku jaksa pengacara negara mengajukan peninjauan kembali (PK) dan dikabulkan oleh MA, September 2013. (ahi/win)