Wednesday, 13 November 2019

DPR Senang Proyek di Bawah Rp 50 M Diserahkan ke Kontraktor Daerah

Rabu, 6 Januari 2016 — 20:18 WIB
Gedung DPR.Timyadi (2)

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPR menyambut dengan senang keinginan Presiden Jokowi agar proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang nilainya di bawah Rp 50 milyar diprioritaskan untuk  kontraktor dari daerah.

Hal ini diperlukan demi menyiapkan para kontraktor dari daerah untuk mampu bersaing saat menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Dengan memperbanyak pemberian kesempatan kerja  kepada kontraktor di daerah maka para sarjana teknik di daerah tersebut akan lebih terlatih dalam menangani proyek-proyek  kelas menengah sehingga nantinya mampu bersaing dengan kontraktor asing sekalipun,” kata Anggota Komisi IV  DPR  RI Nusirwan Soedjono mendampingi  Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljanto  menyaksikan peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian PUPR, kemarin.

Langkah ini juga akan membuat aneka sumberdaya di daerah bisa dihidupkan. Sebab jika proyek-proyek menengah dengan nilai dibawah Rp 50 milyar tetap ditangani kontraktor dari pusat atau BUMN maka kontraktor di daerah sulit berkembang.

Melindungi Kontraktor Daerah

Menurut Nusirwan, perlindungan kepada para kontraktor di daerah  perlu dilakukan. Apalagi  anggaran proyek infrastruktur di Kemen PUPR  sangat besar sehingga harus memberi peran yang lebih besar kepada pengusaha dan insinyur di daerah.

Untuk melindungi kontraktor di daerah, PU PR akan memberi batas nilai proyek. Proyek infrastruktur di bawah Rp 50 miliar akan dikerjakan oleh kontraktor dari daerah.

Lagi pula jika proyek dibawah Rp 50 milyar diserahkan kepada kontraktor besar seperti BUMN malah menjadi kurang efisien. Pasalnya sebagai perusahaan besar tentunya BUMN juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit sehingga kalau terlalu banyak menangani proyek-proyek kecil malah kurang bagus.

Pada 2016 Kemen PUPR sudah melakukan tender sejak  September 2015. Dengan demikian penyerapan anggaran sudah bisa dimulai bulan  Januari. Jika ini berjalan dengan baik maka sejak awal tahun proyek sudah bisa berjalan dan roda  ekonomi di daerah sudah bisa berputar,” tambah Nusirwan. (faisal/win)