Tuesday, 22 October 2019

Data Pemerintah Ngaco, Kebijakan Pangan Rugikan Rakyat

Rabu, 10 Februari 2016 — 19:22 WIB
Gedung DPR.Timyadi (2)

SENAYAN (Pos Kota) — Kalangan DPR menilai kebijakan pangan pemerintah kurang dibarengi basis data yang valid sesuai realitas. Pasalnya, banyak kebijakan impor justru merugikan masyarakat.

“Kebijakan berbasis data yang valid dan faktual seharusnya menjadi dasar perlu tidaknya impor pangan. Jangan sampai impor banyak saat stok banyak, atau sebaliknya. Artinya, data ngaco maka otomatis kebijakan akan ngaco,” ujar Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR kepada wartawan parlemen.

Dicontohkannya impor sapi, yang justru berimplikasi buruk dua kali lantaran stok sapi menjadi kosong. Hal itu disebabkan perencanaan tidak benar berakibat swasembada sapi hancur dimana seharusnya bisa 20 tahun menjadi 30 tahun. Seperti saat daging langka maka sapi-sapi indukan ikut dipotong.

“Jadi, impor pangan misalnya kita sepakat bisa dilaksanakan kalau memang itu dibutuhkan. Tapi memang harus berbasis data. Juga kita harus komit, sehingga tidak menjadi masalah berlangsung lama, yang penting konsisten,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (rinaldi/win)