Thursday, 21 November 2019

Bantu LPSK, Menaker Siapkan Pelatihan Bagi Saksi/Korban Kejahatan

Rabu, 17 Februari 2016 — 11:50 WIB
LPSK-n

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap membantu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, mengatakan Kemnaker memiliki beberapa program yang bisa dimanfaatkan LPSK dalam bantuan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan/atau korban kejahatan.

“Kita memiliki program pelatihan bagi mereka yang dilindungi LPSK untuk memasuki pasar kerja atau berwirausaha. Hanya dalam program itu, tidak ada lagi embel-embel saksi atau korban. Semua jadi satu dengan peserta latihan lainnya,” kata Menaker Hanif, yang kemarin bertemu dengan Ketua LPSK Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Menurutnya, Kemnaker dan LPSK akan menjajaki program yang bisa dikerjasamakan, khususnya dalam pemenuhan hak saksi dan korban kejahatan, terutama bantuan psikososial. Bantuan psikososial bisa berupa sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Sementara program pelatihan kerja akan diberikan bagi yang ingin memasuki pasar kerja, sesuai persyaratan pasar kerja. Setelah dianggap layak, mereka lantas disalurkan ke pasar kerja, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

“Ada juga program padat karya dan pola wirausaha, dimana pihaknya memberikan pelatihan, inkubasi bisnis dan pendampingan bagi yang mau berwirausaha,” kata Hanif.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, Pada beberapa kasus, saksi dan korban kejahatan sulit merengkuh kehidupan yang lebih baik pasca kejadian yang menimpanya. Dalam rehabilitasi psikososial, LPSK tidak bisa sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk Kementerian Tenaga Kerja.

“Koordinasi dengan kementerian menjadi sangat penting. LPSK tidak bisa sendiri dalam psikososial. Jika peran ini diambil alih sendiri oleh LPSK, akan terjadi tumpah tindih. Karena itulah, kita berharap terjadi sinergitas antara LPSK dan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Abdul

Selain bantuan medis dan psikologis, LPSK juga mendapatkan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan bantuan rehabilitasi psikososial.

“Kita berharap ada peluang kerja yang bisa dipersiapkan bagi korban tindak pidana dan pasar kerja untuk mendistribusikan mereka,” katanya. (tri)