Friday, 18 October 2019

Spirindik Diteken, Dalam 1-2 Hari Ada Tersangka Baru Kasus Proyek PUPR

Kamis, 18 Februari 2016 — 20:53 WIB
kpk24

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan sinyal terkait akan adanya gelar perkara untuk tersangka baru dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk gelar perkara bahkan sudah ditandatangi para Komisioner, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.

“Ya tunggu dalam 1-2 hari lagi,” kata Laode dalam sebuah diskusi yang digelar Gerakan Anti Korupsi (GAK) di Jakarta, Kamis (18/2). Saat ditanya apakah tersangka baru nantinya berasal dari Komisi V DPR RI, Laode enggan menjawab.

Meski demikian, kabar akan adanya tersangka baru dari anggota Komisi V DPR kian santer di kalangan para awak media yang bertugas di gedung KPK. Namun berapa jumlah tersangka baru yang akan menemani empat tersangka sebelumnya, belum bisa dipastikan. Saat ditanya terkait hal itu, Laode tidak bisa dibeberkan.

Menurutnya, hal tersebut terlalu teknis dan tidak bisa dijelaskan dalam situasi saat ini. “Waduh itu nanti, kalau secara detail nanti,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak. Dalam pesan singkat, Yuyuk mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menetapkan tersangka baru sebelum adanya gelar perkara.

Meski demikian, ia akan segera memberikan informasi jika ada perubahan dalam 1-2 hari ke depan. “Kalau ada tersangka baru, pasti diumumin. Tunggu saja ya,” jelas Yuyuk.

Untuk melengkapi berkas penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR, sejauh ini penyidik KPK setidaknya sudah memeriksa empat hingga enam anggota serta pegawai di Komisi V DPR.

Di antaranya adalah Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fauzih H Amro dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Terakhir, penyidik KPK memeriksa Muza Sainudin dari Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berdasarkan jadwal pemeriksaan, Muza diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Khoir, Direktur Utama PT Tunggal Windu Tunggal Utama (WTU). Yuyuk sendiri enggan memberikan keterangan terkait materi pemeriksaan yang dijalani Muza.

Pernah Meminta Rp 7 Miliar

Namum berdasarkan informasi yang dihimpun, Muza bersama Taufan pernah meminta Rp7 miliar untuk urusan proyek di Kementerian PUPR. Permintaan itulah yang kemungkinan menjadi materi pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap Muza.

Pemeriksaan Muza kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya sempat mangkir pada pemeriksaan pekan lalu dengan alasan sakit.

“Iya, dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKH (Abdul Khoir). Sebelumnya yang bersangkutan tidak hadir karena sakit dan minta dijadwal ulang,” aku Yuyuk. Selain Muza, penyidik KPK juga memeriksa Suratin seorang tenaga ahli pada Komisi V DPR RI sebagai saksi untuk tersangka Abdul Lhoir.

Dalam kasus ini, KPK sudah meneptakan empat tersangka. Selain Abdul Khoir, KPK juga menetapkan kolega Muza dari Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti serta dua anak buahnya, yakni Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin.

Keempatnya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Januari 2016 lalu. Dalam OTT tersebut, Satgas KPK mengamankan uang sebesar 99 ribu dolar Singapura. Sementara total uang suap yang diperkirakan akan diterima adalah 404 ribu dolar Singapura.

Oleh penyidik KPK, Abdul Khoir diduga sebagai pemberi suap dan dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Damayanti, Julia, dan Dessy sebagai penerima suap, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. (junius)