Thursday, 05 December 2019

Sidang Praperadilan Jessica Hadirkan Ahli Hukum Pidana

Kamis, 25 Februari 2016 — 21:04 WIB
Jessica Kumala Wongso ditahan usai menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya. (toga)

Jessica Kumala Wongso ditahan usai menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya. (toga)

KEMAYORAN (Pos Kota) – Ahli Hukum Pidana Ardiyoto menegaskan, berdasarkan undang-undang, struktur kepolisian merupakan struktur hierarkis dan tidak dapat terpisahkan. “Kepolisian itu hierarkis dari atas ke bawah,” ucapnya.

Hal itu diungkapkan saat memberi kesaksian dalam sidang permohonan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin karena minum kopi Vietnam yang diberi racun sianida. Saksi menambahkan, struktur ini meliputi baik kewenangan ataupun tanggung jawab kepolisian.
“Coba baca lagi undang-undangnya,” jelas dosen ahli pidana dari Universitas Trisakti ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/2)

Saksi ini sempat emosi karena merasa didesak dengan interupsi yang dilakukan kuasa hukum termohon dari Polda Metro Jaya. Namun demikian ia tetap menjelaskan kalau Polsek itu secara organisasi ada pada unsur selanjutnya. “ Itu namanya unsur vertikal,” ujarnya sambil menyebutkan tidak menjadi masalah jika permohonan praperadilan ditujukan kepada Polsek, bukan pada Polda Metro Jaya.
SURAT TUGAS

Selain Ardiyoto, saksi ahli lainnya, Abdul Wahid Oscar, mantan Hakim Pengawas di Mahkamah Agung pada intinya juga menjelaskan seputar struktur kepolisian dan masalah pidana terkait soal kewenangan kepolisian dalam soal penangkapan, panahanan dan penyidikan.
Sementara Ketua RT 014/ 02, Graha Sunter Pratama, Sunter Agung, Jakarta Utara, Paulus Sukiyanto menjelaskan, penggeledahan di rumah Jessica dilakukan dua kali yakni pada 10 Januari lalu, pukul 22.30-24.00 dan 3 Februari 2016 pukul 10.00-14.00.

Ketika ditanya soal apakah petugas membawa surat pengeledahan atau tidak, saksi menyebutkan ketika itu tak menanyakan soal surat penggeledahan kepada polisi. Dia mengaku hanya menemani polisi dalam kapasitasnya sebagai ketua RT. “Penggeledahan sudah sesuai prosedur. Kalau pun tak sesuai prosedur, itu merupakan urusan pengacara dan polisi,” katanya.

Dalam sidang ini pihak polisi tidak menghadirkan saksi ahli karena dinilai tidak relevan. “Kelihatannya dalam takaran ini, kami tidak melihat urgensi kepatutan ahli, ” ucap kuasa hukum termohon, AKBP Dian Perry. Untuk itu, hakim I Wayan Merta menyebutkan pemeriksaan saksi dan bukti sudah cukup, tinggal masing-masing pihak mengajukan kesimpulan yang akan berlangsung, Jumat (26/2) ini.(wicaksono)