Tuesday, 10 December 2019

KPK Pertimbangkan Rekontruksi Aliran Suap Proyek Kementerian PUPR

Senin, 29 Februari 2016 — 21:02 WIB
Tersangka dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun 2016, sekaligus anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. (Junius)

Tersangka dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun 2016, sekaligus anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. (Junius)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk meneggelar rekontruksi guna merunutkan aliran suap dalam dugaan korupsi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (29/2). Dengan rekonstruksi, menurutnya akan dapat membantu usaha penyelidikan dalam mengungkap siapa-siapa saja yang berbohong saat memberikan keterangan.

Selama proses pemeriksaan, Priharsa mengakui ditemukan ketidaksamaan dengan pengakuan para tersangka atau saksi. “Maka bisa saja melakukan rekonstruksi. Kita mau merunut peristiwa-peristiwa pemberian suap,” kata Priharsa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (29/2).

Priharsa juga menambahkan bahwa KPK masih terus berusaha mendalami dugaan pemberian hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR yang telah menyerat emoat orang menjadi tersangka.

Keempat orang tersebut adalah anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti dan Ditektur Utama PT Windu Tunggal Utama (PTU), Abdul Khoir. Selain itu dua orang lainnya yang diketahui sebagai anak buah Damayanti, yakni Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin.

Saat ditanya soal kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Priharsa tak membantah. Namun hingga kini, ia juga belum mendapat info terkait adanya tersangka baru.

“Setiap kungkinan itu selalu ada. Tapi soal tersangka baru, sampai saat ini belum ada. Belum ada ekspose. Kita masih terus mendalami, termasuk meruntut peristiwa-peristiwa tersebut (pemberian hadiah),” beber Priharsa.

Anggaran RP2 Triliun

Seperti diketahui, dalam kasus ini Abdul Khoir diduga memberikan suap kepada Damayanti di Komisi V DPR guna mengamankan proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalan di Maluku yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Dari informasi yang dihimpun, aggaran sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut, diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Sementara Damayanti dijanjikan uang hingga mencapai 404 ribu dolar Singapura oleh Abdul Khoir.

Dari jumlah tersebut, KPK telah mengamankan uang sebesar 99 dolar Singapura dari tangan Damayanti, Julia, dan Dessy yang diduga diberikan oleh Abdul Khoir pada Opersi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Januari 2016 lalu.

Sisa aliran dana tersebut itulah yang masih terus didalami oleh penyidik KPK hingga saat ini. Salah satunya dengan meminta sejumlah keterangan dari para saksi. Sebanyak lima orang saksi pun dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Abdul Khoir pada Senin (29/2).

Salah satunya adalah Imran Sudin Djumadil, selaku mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Belum diketahui apa hubungan Imran dalam kasus ini. Namun, ini pertama kalinya legislator Maluku Utara twrsebut diperiksa dalam kasus ini. Diduga kuat, dia tahu banyak soal proyek pembangunan jalan di Maluku yang berbau rasuah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKH (Abdul Khoir),” kata Priharsa.

Selain Imran, penyidik KPK juga memanggil Jaelani, seorang tenaga ahli anggota Komisi V DPR RI atas nama Yasti Soepredjo Makoagow. Kemudian Erwantoro, selaku karyawan swasta PT WTU. Lalu seorang office boy, Saeful Anwar, dan Yayat Hidayat (swasta). “Mereka semua juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKH (Abdul Khoir), kata Priharsa.

Dalam kasus ini, penyidik KPK menjerat Abdul Khoir dengan sangkaan sebagai pemberi hadiah dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan,Damayanti, Julia, dan Dessy sebagai penerima hadiah, dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (junius/win)