Friday, 13 December 2019

Sistem Online Segera Diberlakukan Untuk Layanan Terkait Koperasi

Sabtu, 12 Maret 2016 — 10:31 WIB
Foto-Gedung Kemenkop

Foto-Gedung Kemenkop

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah akan memberlakukan sistem online untuk  mempercepat dan mempermudah pelayanan. Terutama menyangkut status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan secara online, termasuk pengesahan akta koperasi,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi & UKM Choirul Djamhari, Sabtu (12/3).

Ini sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.

Karena itu, Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri No 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Dalam Pasal 45 Peraturan Menteri tersebut mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan dilakukan secara sistem elektronik.

“Nah, Kementerian Koperasi & UKM telah menyiapkan media atau  layanan website SISMINBHKOP atau Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi,” ujarnya.‎

Peran Notaris

Untuk mewujudkan hal ini,  peran notaris sangat besar. Karena di samping melayani pembuatan akta pendirian koperasi secara otentik. Juga membuat akta lain, terkait urusan kelembagaan dan transaksi usaha koperasi yang perlu dibuat.

Menurut data Kementrian Koperasi & UKM tercatat sekitar 9.887 orang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Keputusan Menteri Koperasi No 98/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi (NPAK) menyatakan notaris yang telah memenuhi syarat dan ingin mendapat Surat Keputusan/Surat Keterangan sebagai NPAK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq Deputi Bidang Kelembagaan.

“Tentunya melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris, serta sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian,” kata Choirul. (setiawan/win)