Friday, 06 December 2019

Kemenhub Minta Bantuan Kejagung Tangani Aset Bermasalah

Kamis, 24 Maret 2016 — 17:59 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) dan Menhub Ignasius Jonan tengah beri keterangan pers usai penandatangan MoU, di Kejagung, Kamis (24/3) . (ahi)

Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) dan Menhub Ignasius Jonan tengah beri keterangan pers usai penandatangan MoU, di Kejagung, Kamis (24/3) . (ahi)

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Perhubungan meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Agung guna menangani berbagai aset milik Perhubungan yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Permintaan Kemenhub dituangkan dalam perjanjian kesepahaman (MoU), yang langsung ditandatangani oleh Menhub Ignasius Jonan dan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Sasana Pradana, Kejaksaan Agung, Kamis (24/3) sore.

“‎Nota kesepahaman ini penting  untuk menyelamatkan aset milik negara yang dimiliki Kemenhub,” kata Jaksa Agung  Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Kamis (24/3).

Prasetyo bahkan secara terang-terangan, menyatakan institusinya siap membantu dan mewakili kepentingan Kemenhub secara gratis alias tanpa bayar. “Sekalipun gratis, kita tetap bertanggung jawab dan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Dia lalu mencontohkan penanganan kasus lahan PT KAI di Medan, yang kini berubah menjadi Kompleks Pertokoan Plus Mewah di tengah kota Medan. “Perkaranya sudah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, namun hakim berpendapat lain. Namun, kita tetap lawan dan mengajukan banding (dengan terdakwa Handoko Lie Dkk),” tambah Presetyo.

Selain itu, tambah Prasetyo juga memiliki  Pusat Penelusuran Aset (PPA) yang nantinya akan menelusuri sejumlah aset milik Kemenhub untuk dapat kembali dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Kami memiliki Pusat Pemulihan Aset, misalnya pembangunan jalan tol tiba-tiba di tengahnya ditanami pohon pisang, memang mereka punya hak tapi belum diganti. Ini perlu kita cermati, dengan jaksa negara kami juga berharap bisa membantu,” terangnya.

Aset Tercecer di Daerah

Sementara Menhub Ignasius Jonan menjelaskan MoU ini,  karena melihat banyak aset milik negara yang dimiliki Kemenhub masih banyak tercecer di berbagai daerah. “Jadi mohon bantuan bapak kerja samanya untuk ditata ulang untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya menambahkan.

Dia juga memberikan contoh soal aset Kemenhub yang menjadi polemik seperti sertifikasi atas nama Kemehub, namun dikuasi oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.

“Andaikan kita mau perbaikan bandara, tapi ada saja yang menuntut dan klaim bahwa lahan ini bukan milik negara, ini yang harus kita selesaikan secara hukum dan sebagainya,” katanya. (ahi/win)