Saturday, 07 December 2019

Kepala Daerah Terjebak Korupsi di Sepanjang Jalur Pantura Jabar

Rabu, 13 April 2016 — 5:09 WIB

DITAHANNYA Bupati Subang oleh KPK karena terlibat kasus BPJS, makin melengkapi nasib buruk kepala daerah di sepanjang Jalur Pantura wilayah Jabar. Dari Bekasi (Walikota Mohtar Mohammad), Karawang (Bupati Ade Swara), Subang (Bupati Ojang Sohandi), Indramayu (Bupati Yance ) dan Cirebon (Wakil Bupati Tasiya Soemadi); hampir semua dipenjarakan karena terjebak kasus korupsi. Hanya Yance eks Bupati Indramayu yang mujur, karena dia divonis bebas dalam sidang Tipikor Jabar.

Lagu perjuangan karya R. Suharjo menyebutkan bahwa dari Sabang sampai Merauke (Indonesia) berjajar pulau-pulau. Tapi di era reformasi ini, dari Sabang sampai Merauke justru berjajar kepala daerah yang ditangkap Kejaksaan/KPK karena kasus korupsi. Tak usah jauh-jauh, di sepanjang jalur pantura Jawa Barat saja, Kepala Daerahnya semua terjebak kasus korupsi, meskipun periode pemerintahannya tidak semusim.

Diawali dari Bekasi, Walikota Mohtar Mohammad (2010) dipenjarakan KPK karena terlibat suap Adipura dan APBD. Bupati Karawang Ade Swara beserta istrinya (2014) dalam kasus pemerasan perizinan. Selanjutnya Bupati Subang Eep Hidayat (2012) terlibat kasus pungutan PBB. Celakanya, sang penerus Ojang Sohandi, kini juga melanjutkan kisah korupsinya, sehingga ditangkap KPK karena menyuap Jaksa di Jabar agar namanya tak dilibatkan dalam kasus BPJS.

Ke timur lagi, Bupati Indramayu Yance juga sempat jadi tersangka korupsi (2014) karena terlibat kasus pembebasan lahan PLTU Sumur Adem. Dan dari Cirebon, Wakil Bupati Tasiya Soemadi juga diadili (2015) karena terlibat korupsi Bansos. Cuma, Yance dan Tasiya ini bernasib mujur, mereka tak sampai dipenjara karena sidang Tipikor Jabar membebaskannya dari semua tuduhan.

Data dari Kemendagri menyebutkan, Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi jumlahnya mencapai 328, dari walikota, bupati sampai Gubernur. Ini terjadi dari Sabang sampai Merauke, semenjak berlakunya otonomi daerah dan Pilkada Langsung. Maklum, untuk pemenangan pilkada, para Kepala Daerah harus “kreatif” cari uang. Akhirnya, dari dana APBD sampai Bansos jadi makanan empuk untuk dikorup. Maka paling aman hanya satu, jadilah bupati kethoprak, meski hanya semalam. – gunarso ts