Tuesday, 19 November 2019

Keterbukaan Informasi DKI Belum Capai Peringkat Terbaik

Selasa, 19 April 2016 — 19:27 WIB
Pembekalan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkot jaktim. (ist)

Pembekalan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkot jaktim. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Para pemimpin di pemerintahan provinsi di DKI Jakarta harus mengedepankan keterbukaan informasi publik. Sebab, keterbukaan informasi publik menjadi kunci penting terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Penyelesaian Sengket Informasi, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Alamsyah Basri saat memberikan pembekalan terkait keterbukaan informasi publik, Selasa (19/4).

“Keterbukaan informasi publik yang ada saat ini sudah baik, namun perlu adanya keselarasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Alamsyah mengatakan, pihaknya akan mendampingi Pemprov DKI agar bisa mengejar ketertinggalan dalam peringkat keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.

Hal itu mengingat setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).

“Tugas kami itu mendampingi agar ada peningkatan monev (monitoring dan evaluasi). Provinsi DKI ini dari tahun 2011 hingga tahun 2016 masih belum mendapatkan peringkat yang terbaik. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ada apa ini, padahal secara kasat mata kita sudah bisa menilai keterbukaan di Provinsi DKI sudah sedikitnya telanjang. Namun, kenapa tidak bisa mencapai atau sampai peringkat pertama terbaik,” imbuhnya.

Dalam hal ini,  Komisi  Informasi Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. “Akan kita terus diskusikan dengan pejabat Pemprov terkait. Sehingga ada pemahaman yang sama, bahwa kita semua ingin membangun pemerintahan yang baik,” tandasnya. (inung/win)