Monday, 21 October 2019

Lapas di Jakarta Luber Tahanan, Menkumham Cek Kapasitas Rutan Depok

Selasa, 19 April 2016 — 21:22 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam) RI, Yasonna Laoly (Angga)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam) RI, Yasonna Laoly (Angga)

DEPOK (Pos Kota) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Yasonna Laoly melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Depok dalam rangka pengecekan kapasitas tahanan. Ini terkait Lapas di Jakarta sudah luber tahanan, maka Menkumham cek kapasitas Rutan Depok.

Kunjungan yang dilakukan Yasonna untuk pertama kali ke Lapas pinggiran Kota Jakarta seperti salah satunya Rutan Depok ini, adalah salah satu dari persiapan pendistribusian napi yang ada di lapas Jakarta sudah over kapasitas untuk dipindah ke lapas daerah penyangga.

“Untuk kapasitas tahanan yang ada di Lapas Jakarta sudah melampaui kapasitas mencapai hampir 200 persen. Hal ini tidak dapat dibiarkan dan akan segera kita pindah ke lapas-lapas pinggiran Jakarta yang belum dimaksimalkan,”ujar Menteri kepada Pos Kota usai melakukan kunjungan ke kamar tahanan Rutan Depok, Selasa (19/4) sore.

Hasil kunjungan di Rutan Depok, Menteri mengatakan masih terdapat kekurangan tenaga sumber daya manusia yang rencana langsung akan segera ditambah.

“Rencana lapas yang ada dipinggiran Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Bogor yang belum dimaksimalkan akan dimaksimalkan. Seperti Rutan Depok yang mempunyai kapasitas total 1132 tahanan, masih tersisa 1000 tahanan lagi,”katanya.

Para warga binaan yang nantinya akan dipindah dari Lapas Salemba dan Cipinang ke Lapas-Lapas yang telah disiapkan pinggiran Jakarta untuk kasus-kasus kejahatan konvensional dan PPA. “Untuk tahanan Narkoba dan Teroris akan kita bedakan lapas tersendiri atau khusus,”paparnya.

Siap Laksanakan Kebijakan

Sementara itu, Karutan Depok, Sohibur Rahman menambahkan pihaknya siap melaksanakan kebijakan yang telah diberikan menteri sebagai tahanan baru bagi napi yang telah overkapasitas di Jakarta.

“Pemerintah dapat menambah SDA jika pemindahan tahanan overkapasitas jadi dilakukan. Untuk saat ini kita baru memiliki 25 pegawai, pengamanan tiga orang, untuk angka pegawai yang ada masih sangat kurang perlu ditambah,”ungkapnya.

Sementara itu untuk membantu petugas dalam melakukan pengawasan kepada warga binaan dibantu dengan menggunakan alat rekamanan CCTV.

“Untuk pengawasan alat rekam cctv kita terpasang di 128 titik sehingga memudahkan petugas kita didalam rutan untuk mengawasi warga binaannya,”tutupnya. (Angga/win)

  • bodoh

    harus ada revolusi hukum di indonesia…mencontoh Singapore, Malaysia, Brunei…tidak semua pelanggaran hukum orang harus masuk penjara…ini model hukum kolonial primitif yang dilestarikan…